JURNAL MEDAN - Jusuf Kalla (JK) mengatakan sistem Pemilu Indonesia harus kembali kepada yang baik di tengah salah satu ancaman terbesar yakni amplop.
Amplop yang dimaksud JK adalah politik uang. Hal ini dikemukakan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 itu menanggapi polemik dan wacana sistem proporsional terbuka maupun tertutup.
Politik uang menurut JK masih banyak beredar sehingga harus diantisipasi agar kualitas pemilu juga baik.
"Pemilih kita perlu dikembalikan kepada sistem pemilu yang baik. Karena masyarakat juga mulai menikmati, katakanlah amplop-amplop para calon," kata JK di Universitas Paramadina, Jakarta Selatan, Selasa, 10 Januari 2023.
Salah satu akibat politik uang adalah penilaian masyarakat menjadi tidak objektif terhadap calonnya.
"Jadi itu kadang-kadang tidak objektif," tegas JK.
Sebagai mantan Ketua Umum Partai Golkar, JK juga menuturkan pendapatnya terkait sistem pemilu dengan proporsional terbuka dan tertutup.
Jika sistem pemilu tertutup, maka yang menentukan nomor urut, baik nomor 1, nomor 2, atau nomor terakhir, adalah partai politik.
"Kalau dulu itu sering dikatakan itu nomor kopiah dan nomor sepatu," ujarnya.
Sebaliknya sistem proporsional terbuka, maka yang menentukan sesorang lolos menjadi anggota dewan adalah pemilih.
Sistem terbuka, menurut JK, juga membuat para calon ikut berkampanye. Sedangkan sistem tertutup hanya partai yang berkampanye.
Baca Juga: Stabilitas Harga Pangan Jadi Perhatian Utama Pemerintah Dalam Pengendalian Inflasi
"Jika tertutup, maka calon tidak ikut turun. Misalnya calon yang menempati nomor urut 1 atau 2, bisa saja tidak turun (kampanye). Karena sudah pasti terpilih. Jadi biasanya tidak ada kegiatannya si calon itu," kata dia.
JK juga menanggapi soal biaya para calon untuk berpolitik yang terkadang membutuhkan biaya sangat besar.
Menurut dia, biaya tersebut tentu saja ada, tapi jika calon tersebut mempunyai pengabdian di masyarakat sebelumnya, maka calon tersebut akan mengeluarkan biaya yang relatif sedikit.
"Apalagi di sistem Dapil kan. Jika orang itu mengabdi didapilnya jauh-jauh hari sebelumnya, maka dia tidak perlu uang banyak," ujar JK yang juga Ketua PMI tersebut.
Baca Juga: Profil Biodata Venna Melinda, Aktris yang Laporkan sang Suami ‘Ferry Irawan’ Kasus KDRT
Sebagai politisi senior JK mengingatkan bahwa permainan uang terkadang disebabkan oleh persaingan internal.
"Makanya saya istilahkan jeruk makan jeruk," pungkas JK.***