JURNAL MEDAN - Komite Demokrasi (KoDe) Bali meminta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bebas intervensi dalam kasus dugaan kecurangan di tahapan Pemilu 2024.
Dalam keterangan kepada awak media, KoDe Bali mengharapkan DKPP mampu bersikap menjaga marwah dan wibawa penyelenggara Pemilu.
"DKPP diharapkan mampu tegak lurus menjaga proses demokrasi khususnya upaya mendegradasi kinerja penyelenggara Pemilu," demikian keterangan KoDe Bali yang diterima Jurnal Medan, Sabtu, 18 Februari 2023.
KoDe Bali juga melihat adanya upaya mendegradasikan penyelenggara Pemilu yang terlihat dari proses yang ditangani DKPP saat ini terlalu mengada-ada dari pihak Pengadu dan LSM.
Selain itu, KoDe Bali juga menerbitkan sejumlah pernyataan sebagai berikut:
1. Apa yang diramaikan oleh sekelompok LSM di media massa dan yang diajukan kasusnya ke DKPP sangat berbeda, baik tuduhan terjadi
manipulasi hasil verifikasi faktual yang masif dibelasan bahkan puluhan KPU kabupaten kota karena faktanya hanya satu kabupaten saja yang dinilai bermasalah.
Pengadilan opini yang diangkat ke publik tidak sesuai dengan janji fakta bukti ketika jalur hukum ditempuh.
"Kami menduga kelompok LSM yang membonceng oknum komisioner KPU tersebut sedang menjalankan agenda politik tertentu," tulis keterangan tersebut.
2. Upaya mendegradasikan penyelenggara pemilu sudah dilakukan beberapa bulan belakangan ini dengan berbagai cara namun selalu gagal, termasuk soal moralitas seksual dan lainnya.
Hal ini harus dicermati bersama karena bisa saja cara-cara ini adalah cara awal untuk cipta kondisi ketika hasil Pemilu nanti tidak sesuai dengan harapan kelompok tertentu.
3. Kejanggalan kasus yang salah satunya memasalahkan pemaparan salah satu komisioner di depan ribuan orang penyelenggara pemilu dengan kalimat: harus tegak lurus dan yang tidak mau akan dimasukkan rumah sakit, dijadikan alasan persidangan adalah sangat mengada-ada.
"Bagaimana mungkin ribuan peserta merespon dengan tertawa lalu ada satu orang yang mengaku terancam?"
Dengan demikian, KoDe Bali menilai alasan tersebut dibuat-buat. Padahal, disiplin, tegak lurus, taat pada hierarki adalah bagian penting agar KPU dan Bawaslu bisa bekerja maksimal sebagai penyelenggara pemilu.
"Sebab konstitusi telah menegaskan KPU bersifat Nasional Tetap dan Mandiri."
4. Berharap DKPP tidak terjebak meladeni skenario pihak tertentu dengan memanfaatkan segelintir oknum komisioner daerah yang dijadikan alat untuk merusak citra penyelenggara pemilu secara keseluruhan.
5. KPU dan Bawaslu tetap fokus bekerja dengan maksimal agar Pemilu berjalan lancar dan tidak terjebak permainan kelompok tertentu yang seringkali atas nama demokrasi sebenarnya punya agenda lain yang tersembunyi.
"Banyak elemen masyarakat percaya KPU dan Bawaslu akan mampu bekerja dengan baik," demikian KoDe Bali menutup keterangannya.***