Network
JURNAL MEDAN - Pengambilalihan kekuasaan melalui Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat di Sumatera Utara mau tidak mau akan disebut sebagai operasi politik istana. Itu karena, mau mengelak bagaimanapun, yang kini menjadi ketumnya Moeldoko yang merupakan Kepala Kantor Staf Presiden yang bermarkas di istana.
"Kalaupun misalnya Pak Jokowi tidak tahu menahu, tetapi gerakan Moeldoko itu akan membawa efek negatif pada presiden. Akan banyak orang yang heran dengan operasi politik Moledoko. Untuk apa kepentingannya mengambil alih Demokrat? Toh kekuatan politik nyata sesungguhnya sudah dikendalikan Jokowi. Ini akan makin bising jika di kemudian hari disahkan Yasonna," kata Direktur Lembaga Survei Konsep Indonesia, Veri Muhlis Arifuzzaman kepada media, Sabtu 6 Maret 2021.
Lebih jauh Veri mengatakan, peristiwa ini juga akan menambah defisit demokrasi. Veri bertanya-tanya bagaimana operasi pengambilihan dilakukan pada partai gurem.
Baca Juga: Mahfud MD: Pemerintah Anggap KLB Partai Demokrat di Deli Serdang Hanya Temu Kader
Baca Juga: KLB Demokrat Deli Serdang Disebut Ilegal, SBY Sebut Tiga Syarat ini Tidak Terpenuhi
"Jika pada partai yang dipimpin seorang mantan presiden dua periode, partai yang dikendalikan seorang pensiunan jenderal yang disegani, operasi itu dilakukan, bagaimana pada partai gurem lain," tanya Veri.
"Tentu tak bisa dihindari munculnya kebencian dari para pendukung SBY, para anggota partai demokrat dan simpatisannya," tambahnya.
Veri mengingatkan SBY adalah mantan presiden, Jenderal TNI dan masih hidup. Mengambil alih Demokrat dengan cara seperti itu akan menajdi perang yang sangat pribadi baginya.
Baca Juga: Moeldoko Depak AHY versi KLB, Pengamat: Suara Demokrat Bisa Terjun Bebas di Pemilu 2024
Veri menghimbau agar Presiden Jokowi meminta kementerian Kumham menahan diri. Jika malah disahkan, maka akan menambah noda hitam sejarah partai politik di Indonesia.
Veri juga menyayangkan rapuhnya hubungan sesama mantan jenderal TNI itu. Harusnya sesama mantan jenderal tak saling sikut. Apalagi dulu Moeldoko jadi Panglima TNI karena SBY.
"Kemana figur pemersatu mereka, kok bisa mantan panglima tni “mengkudeta” partai mantan panglima tertingginya," sindir Veri. ***
Baca Juga: Tok! KLB Partai Demokrat Kukuhkan Moeldoko sebagai Ketua Umum, Marzuki Alie Ketua Dewan Pembina
