Network
JURNAL MEDAN - Kasus Jiwasraya telah lama bergulir dan membuat masyarakat Indonesia terkejut. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyatakan ada bukti kerugian negara mencapai Rp 12 triliun lebih.
Vonis terhadap terdawak kasus di perusahaan BUMN itu pun telah dijatuhkan kepada enam terdakwa. Bahkan, ada vonis pidana seumur hidup.
Kendati demikian, sengakarut di Jiwasraya masih menyita perhatian dari beberapa aspek, seperti proses hukumnya.
Baca Juga: Ramalan Zodiak Hari Ini 10 Maret 2021: Duh, Hati-hati Aquarius, Jangan Boros Ya
Baca Juga: Sistem Tilang Elektronik Skala Nasional Bakal Diterapkan di 12 Polda, Sumut Kapan Ya?
Praktisi Hukum, Ricky Vinando, berpandangan, agak menyalahi bila ada anggapan telah terjadi 'goreng saham' oleh terdakwa pada kasus Jiwasraya.
"Seperti seorang terdakwa Benny Tjokro sebab dia hanya punya satu saham dengan kode MYRX yang awalnya resmi oleh BEI masuk dalam kode LQ45 sebagai saham aman," ucap Ricky, Rabu 10 Maret 2021.
Selanjutnya, Ricky mengungkapkan, bila memang dilakukan investasi saham pada kasus Jiwasraya lalu terjadi fluktuatif harga (naik atau turun), hal tersebut adalah biasa.
Baca Juga: 2.000 Peserta Ikuti Virtual TechDay 2021 Yang Digelar Huawei Indonesia, BSSN, dan IT Del Sumut
Baca Juga: Sinopsis Drama Turki Zalim Episode 2, Chenk Ditangkap Polisi
"Sepanjang likuiditas dan solvabilitasnya kuat, sebetulmya aman-aman saja bisnis saham itu," ujar Ricky.
Begitu pula menyangkut nominee (pinjam nama) ketika bertransaksi jual atau gadai saham antar-kedua belah pihak, menurut Ricky, sebetulnya tidak ada menyalahi. Kecuali, Kecuali memiliki saham tetapi nominee.
Sedangkan paling menjadi sorotan, Ricky menuturkan, menyoal tuntutan temuan uang Jiwasraya di PT Hanson International milik Benny yang itu bukanlah uang negara.
Baca Juga: Bupati Batu Bara Zahir Bakal Sikat Siapapun Yang Berani Macam-macam di TPI Tanjung Tiram
Baca Juga: Pengamat Hukum: Pangkal Kasus Jiwasraya Menjurus Bussines to Bussines
"Tapi milik Jiwasraya yang ingin berbisnis investasi. Tidak ada penyertaan modal negara di dalam bisnis tersebut," kata Ricky.***
