Network
Menteri Perekonomian, ujar Sunardi, seharusnya sejak awal mengambil inisiatif untuk meredakan perdebatan antar menteri terjadi di ruang publik.
"Bisa dilakukan rapat koordinasi antar lembaga terkait. Di forum itulah pergulatan ide, gagasan, bahkan argumentasi berbasis kepentingan terjadi. Bukan diluar. Ini yang tidak terjadi dalam kasus impor beras," jelasnya.
Selain itu, keputusan Jokowi sebagai presiden untuk mengambil alih tanggung jawab dengan menyatakan tidak ada impor beras dalam tiga tahun terakhir juga menyisakan persoalan baru yakni integrasi data.
Menurut Sunardi, integrasi data dan validitas data masih menjadi persoalan besar di Tanah Air. Terlebih, data bisa menjadi informasi dan komoditas berharga untuk mengambil keputusan.
"Masalah lain di pemerintahan, yaitu soal integrasi data pemerintah. Data pangan kita itu enggak jelas dan berbeda-beda. Masalah data ini penting. Bahkan di Kepemiluan kita bermasalah juga soal data pemilih, misalnya."
Menurut Sunardi, dalam pendekatan komunikasi kebijakan, ada beberapa hal yang mesti diperhatikan oleh komunikator. Salah satunya adalah soal integrasi data. Polemik sering muncul karena adanya interpretasi data yang berbeda. ***
