Network
JURNAL MEDAN - Surat Dewan Pers yang berisikan imbauan kepada seluruh pejabat tinggi negara dan instansi lembaga negara untuk tidak memberikan sumbangan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada awak media, justru menuai respon yang beragam dari insan jurnalis.
Dewan Pers justru dinilai acuh terhadap nasib para wartawan, ditengah resesi ekonomi dan pandemi Covid-19.
Seorang wartawan media online nasional, Anton Mampan Purba menegaskan, seharusnya Dewan Pers tak mencampuri urusan yang bersifat pribadi.
"(Soal THR) itu ranah pribadi dan kembali lagi ke masing-masing wartawannya. Kalau enggak ada (THR) jangan maksa harus diadain, tapi jika ada ya, ambil,” kata Purba dalam keterangannya, Minggu, 2 Mei 2021.
Baca Juga: Mobil Goyang Berisi 'Tante Senang' dan Seorang Duda Digerebek Tim Gabungan Polda Kalteng
Anton yang sehari-hari meliput di lingkungan Mapolda Metro Jaya ini menyebut, Dewan Pers seharusnya tidak mengeluarkan imbauan tersebut.
“Sensitif dong, jika urusannya menyangkut duit alias Rembang Pati atau Rp," ujar jurnalis jebolan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) ini.
Sebaiknya kata Anton, Dewan Pers membantu insan Pers agar mendapat THR dari pejabat negara dan instansi pemerintah. Bukan justru, makin mempersulit nasib awak media yang kesehariannya mengawal pemberitaan.
"Seyogianya Dewan Pers keluarkan imbauan agar pemerintah atau pejabat tinggi negara bisa membantu kalangan insan pers seperti pengurangan pajak di tengah situasi sulit pandemi seperti sekarang ini. Lalu pengadaan kegiatan bazar khusus media agar dapat juga merasakan indahnya berlebaran seperti yang lain," tutup Anton.
Diketahui, Dewan Pers per tanggal 28 April 2021 mengeluarkan surat imbauan yang ditujukan kepada beberapa pejabat tinggi negara. Diantaranya adalah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Biro Humas tingkat Pemkab, Pemkot serta Pemprov se-Indonesia perihal ‘Imbauan Dewan Pers Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 H’.
Dalam surat yang diketahui telah beredar luas pada Grup WhatsApp (WA) kalangan wartawan ini, disebutkan Dewan Pers mengimbau kepada semua pihak untuk tidak melayani permintaan Tunjangan Hari Raya (THR), permintaan barang permintaan sumbangan dalam bentuk apapun yang mungkin dilakukan oleh pihak yang mengatasnamakan media baik secara organisasi pers, perusahaan pers, maupun organisasi wartawan.
“Hal ini menghindari penipuan dan penyalahgunaan profesi wartawan oleh para oknum yang mengaku-ngaku sebagai wartawan, organisasi wartawan organisasi perusahaan pers, ataupun media,” demikian dikutip dalam surat yang ditandatangani Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh, Minggu, 2 Mei 2021.
Baca Juga: Ada Penyekatan dan Larangan Mudik, Nelayan Rajungan Pulang Kampung dengan Cara Konvoi di Laut
Dalam surat bernomor 01/DP/K/IV/2021 ini dikatakan Dewan Pers mengeluarkan imbauan tersebut dilandasi dengan sikap moral dan etika profesi dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme wartawan.
“Juga untuk mendukung upaya pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dewan Pers tidak bisa menolerir adanya praktek buruk dimana wartawan, perusahaan pers atau organisasi wartawan yang semakin banyak bermunculan pada saat ini meminta-minta sumbangan, bingkisan ataupun THR,” tulis surat tersebut.
Menurut Dewan Pers, pemberian THR kepada wartawan merupakan kewajiban setiap perusahaan pers kepada pegawai atau wartawannya.
Baca Juga: Dorong Pertumbuhan Ekonomi, HMI Sumut Minta Pusat Kuliner di Kesawan City Walk Medan Tetap Berjalan
"Bila ada oknum wartawan yang mengaku dari media atau sebuah organisasi wartawan menghubungi Bapak/Ibu, wajib untuk menolaknya. Apabila mereka meminta dengan cara memaksa,memeras dana atau mengancam sebaiknya mencatat identitas atau nomor telepon atau alamat mereka dan melaporkannya ke kantor polisi terdekat. Selain itu Bapak/Ibu bisa melaporkannya ke Dewan Pers melalui Hendry CH Bangun, Wakil Ketua Dewan Pers (No.HP: 0811 103 096) dan Agung Dharmajaya, Anggota Dewan Pers (No. HP : 0811 812 099),” demikian surat imbauan tersebut.***
