Menurut, sebagai Presiden RI, Megawati ikut bertanggungjawab atas penerbitan Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 2002, yang menjadi dasar penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI.
"Menurut saya, bukan Syafruddin Tumenggung yang harus diperiksa. Tapi bonggolnya itu siapa yang memberikan kebijakan Inpres Nomor 18 pada Tahun 2002 itu pada waktu Presiden Megawati," kata Rachmawati dalam Dialog Kebangsaan "2019 Presiden Harapan Rakyat" di Restoran Raden Bahari, Jakarta Selatan, Jumat, 20 April 2018.***