Network
JURNAL MEDAN - Pakar IT Alfons Tanujaya mengatakan KPU harus mengambil langkah pengamanan perangkat IT dan sistem informasi dengan tepat.
Selama ini, kata dia, banyak salah persepsi yang menganggap security, khususnya KPU, sama dengan bujet atau anggaran besar.
"Itu persepsi yang selama ini terbukti salah. Keamanan sistem informasi berbanding lurus dengan pengamanan dan usaha mengamankan yang tepat," kata Alfons Tanujaya kepada Jurnal Medan, Rabu, 15 Juni 2022.
Baca Juga: KPU Launching Tahapan Pemilu 2024, Ketua DPR Puan Maharani: Tak Ada Lagi Wacana dan Ruang Penundaan
Selama ini banyak bukti bahwa perusahaan dan institusi besar yang membeli perangkat dan sistem mahal, tapi tetap saja jebol saat tidak disetel dengan baik.
Sebaliknya perusahaan dengan bujet tidak besar, tetapi mereka mengetahui cara mengamankan dan disiplin menjalankan prinsip security yang baik.
"Jadi ini perlu ditegaskan bahwa security tidak berbanding lurus dengan biaya, jangan pikir perangkat baru, software baru, sistem baru aman. Itu salah besar," jelasnya.
Ibaratnya antivirus dibeli dengan harga mahal lalu dikira aman, maka ketika tidak di-update atau SDM bermasalah pasti berbahaya dan kebobolan.
Baca Juga: Upah Naik, Ini Rincian Bayaran Pegawai Penyelenggara Pemilu 2024 Badan Ad hoc, Sumber Resmi dari KPU
"Kita kurang setuju kalau apa-apa larinya ke bujet. Perangkat lama kalau bisa dimanfaatkan dengan baik itu bisa bagus. Mau aman harus ada duit, ini salah besar," ujarnya.
Literasi SDM
Selain sistem dan perangkat yang aman, KPU juga harus memiliki SDM yang mumpuni. Sebagus apapun teknologi, tapi SDM buruk, itu sama dengan nol besar.
"Perlu ada lembaga konsultan independen. Soal ini jangan ngomong keluar duit lagi ya. Banyak komunitas yang bisa membantu KPU," kata Alfons.
Komunitas pasti bisa memberikan saran kepada KPU terkait perangkat dan sistem yang perlu diganti dan dikembangkan.
"Asalkan KPU memang mau mencari pasti bisa. Jadi jangan berpikir langsung cari vendor, bayar beberapa ratus miliar. Jangan begitu pikirnya," tegas dia.
Perangkat IT yang tidak diperbarui tidak menjadi masalah jika KPU, misalnya, memiliki jaringan terpisah dan malah lebih aman.
Kemudian sekarang juga ada perkembangan teknologi Cloud yang menuntut pengetahuan keamanan.
Selain itu, KPU juga jangan sampai mengkoneksikan semua informasi sehingga ini disebut Alfons sebagai cari mati.
"Kalau orang yang mengerti strategi, itu dengan senjata yang cukup bisa aman sekali."
"Yang kita sedih kan KPU ngomongnya selalu ke anggaran. Security itu tidak identik dengan anggaran, tapi ada namanya kebutuhan minimal lalu susun strategi," ujarnya.
Independensi KPU Terjaga
Terkait independensi KPU, Alfons sepakat karena penyelenggara pemilu bekerja berdasarkan undang-undang dan harus netral.
"Tapi kalau masalah security ya silakan konsultasi. KPU bukan dibawah Kominfo atau lembaga seperti BSSN karena mereka memang independen."
Baca Juga: Bawaslu Bakal Awasi Buzzer Selama Tahapan hingga Kampanye Pemilu 2024
"Tetapi KPU harus tahu diri dong. Cari ahlinya. Komunitas kan juga banyak. Ada APJII, ID-SIRTII dan banyak komunitas lainnya."
"Toh kalau mengamankan pemilu kita semua berkepentingan kan?," pungkasnya.
Sebelumnya, Komisioner KPU Yulianto Sudrajat mengatakan pihaknya akan menagih dukungan infrastruktur dari para pemangku kepentingan untuk Pemilu 2024.
"Dukungan infrastruktur termasuk juga untuk dukungan pengadaan IT-nya KPU. IT sejak 2009 belum ada pembaruan penting di era kita yang akan serba memanfaatkan teknologi informasi itu," kata Sudrajat kepada wartawan di kantor KPU RI, Selasa malam 14 Juni 2022.
Baca Juga: Bawaslu Tetapkan Koordinator Wilayah di 34 Provinsi, Sumatera Utara Dipegang Puadi dan Lolly Suhenty
Sementara Ketua KPU Hasyim Asy'ari sudah mewaspadai pentingnya kualitas SDM KPU dalam menindaklanjuti Pemilu 2024 dengan sistem informasi. ***
