LAWAN Polarisasi Masyarakat Akibat Pemilu 2024, Dewan Pers Siapkan Pelatihan Jurnalis untuk Pemberitaan

- 16 Juni 2022, 20:11 WIB
KPU RI menggelar Launching Tahapan Pemilu 2024 pada 14 Juni 2022. Hitung mundur tahapan pemilu hingga pencoblosan 14 Februari 2024 sebanyak 610 hari
KPU RI menggelar Launching Tahapan Pemilu 2024 pada 14 Juni 2022. Hitung mundur tahapan pemilu hingga pencoblosan 14 Februari 2024 sebanyak 610 hari /Arif Rahman/Jurnal Medan

JURNAL MEDAN - Dewan Pers sedang merumuskan rencana pelatihan jurnalis untuk pemberitaan Pemilu 2024.

Anggota Dewan Pers Atmaji Sapto Anggoro mengatakan pihaknya turut memperhatikan polarisasi di tengah masyarakat akibat proses dan tahapan Pemilu 2024.

Dewan Pers, kata dia, ingin berkontribusi untuk menghadirkan pemberitaan Pemilu 2024 yang sehat dan konstruktif.

Baca Juga: Sudah Zaman Cloud, Perangkat IT KPU Tidak Diperbarui Sejak 2009, Ini Kata Pengamat Keamanan Sistem Informasi

"Peran media sangat penting dalam menjaga pola hubungan antar anak bangsa," kata Sapto Anggoro saat membuka Uji Kompetensi Wartawan (UKW) di Kendari, Kamis, 16 Juni 2022.

Dewan Pers akan melibatkan semua stakeholder pers nasional dan persatuan wartawan.

Diantaranya, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), dan Pewarta Foto Indonesia (PFI).

Kemudian Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Serikat Perusahaan Pers (SPS), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI).

Baca Juga: KPU Launching Tahapan Pemilu 2024, Ketua DPR Puan Maharani: Tak Ada Lagi Wacana dan Ruang Penundaan

Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), dan Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI).

Sapto mengatakan Pemilu 2024 pasti bakal memanas, misalnya, karena sengketa pemberitaan yang selalu terjadi di setiap pesta demokrasi.

Banyak aduan yang disampaikan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), kepolisian, dan lembaga-lembaga lain.

Untuk ini Dewan Pers segera melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait agar yang berhubungan dengan pemberitaan media dapat diselesaikan melalui mekanisme perselisihan pers atau melalui jalur di Dewan Pers.

Baca Juga: Bawaslu Bakal Awasi Buzzer Selama Tahapan hingga Kampanye Pemilu 2024

"Produk literasi yang berkualitas akan dihasilkan oleh wartawan atau jurnalis yang berkualitas," tegasnya.

Dari total anggaran Dewan Pers sekitar Rp45 miliar, sebanyak 65 persen dialokasikan untuk tugas dan fungsi Dewan Pers.

Sekitar 40 persen anggaran digunakan untuk pendidikan wartawan, termasuk UKW.

Hingga semester pertama 2022, dari target 1700 jurnalis yang mengikuti uji kompetensi, sudah terlaksana 850 peserta atau 50 persen.

Baca Juga: Bawaslu Tetapkan Koordinator Wilayah di 34 Provinsi, Sumatera Utara Dipegang Puadi dan Lolly Suhenty

"Sisanya diselesaikan di semester berikutnya sehingga kegiatan Dewan Pers untuk program ini sudah on the right track," jelas Sapto Anggoro.

Sebagai informasi, dalam kepengurusan saat ini Dewan Pers memiliki orientasi dan program khusus.

Diantaranya pemeliharaan dan penguatan kohesi sosial nasional di tengah dinamika tahun politik 2022-2025.

Pencoblosan berlangsung 14 Februari 2024 dan pilkada 27 November 2024. Semenjak tahapan resmi dimulai sejak 14 Juni 2022. ***

Editor: Arif Rahman


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah