Network
JURNAL MEDAN - Bawaslu DKI Jakarta menerima 20 pengaduan masyarakat yang nama dan NIK-nya dicatut sebagai anggota parpol di dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) KPU.
Dalam keterangan yang dirilis pada Selasa 30 Agustus 2022, disebutkan Bawaslu DKI membuka posko pengaduan masyarakat untuk nama dan NIK masyarakat yang dicatut.
Kemudian Bawaslu DKI mengedukasi masyarakat melalui video dan spanduk sosialisasi agar masyarakat berperan aktif dalam pengawasan, khususnya terkait nama dan NIK yang dicatut.
Bawaslu DKI juga meminta masyarakat untuk berperan aktif mengecek nama dan NIK pada laman https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik guna mengetahui status mereka di dalam Sipol KPU.
"Bawaslu Provinsi DKI Jakarta berkepentingan untuk memberikan edukasi bagi seluruh lapisan masyarakat," demikian keterangan Bawaslu DKI.
Saat ini tahapan Pemilu 2024 sedang memasuki verifikasi administrasi.
Menurut Bawaslu DKI salah satu persoalan yang banyak terjadi adalah dugaan pencatutan nama dan NIK masyarakat.
Nama dan NIK tersebut dicatut sebagai anggota maupun pengurus partai politik (parpol) yang mendaftar sebagai calon peserta pemilu Tahun 2024.
Selain itu, Bawaslu DKI juga mengeluhkan kendala dalam penggunaan Sipol, termasuk keterbatasan dalam akses.
Salah satu akibatnya adalah pengawasan melekat tak maksimal terhadap proses verifikasi administrasi berkas calon peserta Pemilu 2024 yang sudah di-upload di Sipol.
"Banyak ditemukan kendala seperti akses terhadap aplikasi Sipol yang masih terbatas, seringkali error dan terkunci serta banyaknya kegandaan anggota partai politik baik internal maupun eksternal," tulis keterangan tersebut.
Baca Juga: Daftar Kepala Daerah yang Habis Masa Jabatan Pada 2023, Termasuk Gubernur Sumut Edy Rahmayadi
Bawaslu DKI mengingatkan KPU agar semua persoalan ini harus menjadi catatan dan perlu diperhatikan agar segera ditindaklanjuti oleh KPU.
Proses verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu Tahun 2024 harus berjalan sesuai peraturan perundang-undangan sehingga tidak menimbulkan potensi pelanggaran administrasi pemilu dan sengketa proses pemilu dikemudian hari.
Berikut rincian pengaduan masyarakat terkait nama dan NIK yang dicatut di dalam Sipol sesuai temuan Bawaslu DKI:
• Kota Jakarta Timur - 0
• Kota Jakarta Barat - 6
• Kota Jakarta Utara - 1
• Kota Jakarta Selatan - 7
• Kota Jakarta Pusat - 5
• Kepulauan Seribu - 1
Total: 20 orang ***
