Analis Sosial Politik Ingatkan Potensi Rezim Semakin Otoriter di Tengah Persoalan Bangsa yang Menumpuk

"Problem negeri ini semakin rumit karena ulah rezim yang tidak pro-rakyat. Dalam situasi problem yang kompleks tersebut memerlukan perubahan sistemik berbasis ilmu pengetahuan, riset dan gerakan perubahan yang sistemik," ujarnya dalam forum Mimbar Kedaulatan Rakyat yang digelar BEM SI di Jakarta dengan tema "Kemajuan Terbalik Indonesia", Rabu, 2 November 2022.

Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mengatakan dalam proses pembentukan Undang-Undang selama tiga tahun rezim Jokowi periode kedua telah terjadi semacam kepentingan oligarki.

Kepentingan oligarki tersebut hadir di hampir semua undang-undang yang telah dibuat.

"Terbaca secara jelas proses pembuatan Undang-undang dalam tiga tahun terakhir ini lebih banyak mengutamakan oligarki," jelas Bivitri.

Baca Juga: KPU Segera Tindaklanjuti Putusan Bawaslu Kabulkan Gugatan 5 Parpol Terkait Vermin Peserta Pemilu 2024

Dari sisi ekonomi, ekonom INDEF Nailul Huda menilai dalam tiga tahun terakhir ini ekonomi juga memburuk.

Menurut dia, selain karena Covid-19, buruknya ekonomi juga akibat kebijakan pemerintah yang tidak pro-rakyat.

"Misalnya kebijakan kenaikan BBM, itu pasti mendorong terjadinya inflasi dan kolapsnya sejumlah perusahaan sehingga PHK (pemutusan hubungsn kerja) tidak bisa dihindari akan banyak terjadi dan jumlah pengangguran terus meningkat. Angkanya bisa ratusan ribu orang yang nganggur dan di PHK," jelas Nailul Huda.***