JURNAL MEDAN - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie mengatakan pemerintah harus memecat Moeldoko sebagai Kepala Staf Presiden (KSP) karena telah mengkudeta posisi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum Partai Demokrat melalui Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut).
Jimly Asshiddiqie mengatakan hal itu merupakan salah satu opsi untuk membuktikan bahwa pemerintah serius ingin menujukkan sikap netral.
Pernyataan tersebut disampaikan Jimly Asshiddiqie melalui cuitan di akun Twitter pribadinya @JimlyAs seperti dikutip jurnalmedan.com, Minggu 7 Maret 2021.
Baca Juga: Ramalan Zodiak 7 Maret 2021 Tentang Outfit, Halo Cancer yang Selalu Terbuka dan Bersikap Lembut
"Kalau Pemerintah hendak mmastikn sikap netralnya, bisa sj Pemerintah (1) tdk mngesahkan pndaftaran pngurus "KLB" tsb & (2) Presiden angkat KSP baru utk gantikan Moeldoko sbgmana mestinya," kata Jimly Asshiddiqie.
Cuitan Jimly Asshiddiqie itu pun menimbulkan beragam reaksi warganet. Diantaranya akun @Syarman59. Ia membandingkan posisi Moeldoko dengan ketum Partai Politik yang bisa rangkap jabatan Menjadi Menteri.
"Kalau Ketum Parpol boleh jadi Menteri kenapa Moeldoko tak boleh jadi KSP?," kata akun @Syarman59.
"Juga sama jd tdk netral. Jika pristiwa politik mmliki konsekwensi hukum, maka Pngadilanlah yg (paling tepat) akan mmastikan mana yg benar. Tinggal, apakah hukum atau politik sbg Panglima. Pahit memang tp hrs kita trima. Mau gmn lagi," kata akun @Legolasindo.
Baca Juga: Janganlah Menjerumuskan Diri ke Dalam Kebinasaan Dengan Hadirnya Smartphone
"Menjelang KLB pemerintah apa gak bisa bertindak prof? Tapi diam, cenderung restu. Apa mungkin 2 solusi tsb diterapkan Law policynya," timpal akun @Kamel90957802.
Selain itu, ada juga netizen yang membandingkan KLB Partai Demokrat dengan KLB Partai PKB sewaktu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berkuasa.
"Dulu ketika @SBYudhoyono Berkuasa ada kisruh di partai PKB, tapi Menkumham sah kan yg versi MLB Muhaimin dan PKB Lama versi Gusdur tdk di akui Pemerintahan SBY. kan perpecahan antara Demokrat dan PKB dulu sama dari internal partai," kata akun @sitolin8.
Sebelumnya, pecatan Partai Demokrat salah satu diantaranya adalah Jhoni Allen Marbun menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel & Resort, Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut).
KLB itu memutuskan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai ketua umum.
"Menimbang dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, menetapkan Jenderal (Purn) DR Moeldoko sebagai Ketua Umum DPP Demokrat hasil kongres luar biasa periode 2021-2025," kata Jhonny Allen sebagai pimpinan sidang.
Baca Juga: Tayang Perdana Senin 8 Maret 2021 di NET TV, Ini Sinopsis Drama Turki Zalim
Dalam KLB, peserta kongres mengusulkan dua nama yakni Marzuki Alie dan nama Moeldoko sebagai calon. Namun, Marzuki Alie mengundurkan diri.
Dengan demikian secara otomatis menyatakan Moeldoko sebagai calon tunggal dan dinyatakan sebagai Ketua Umum DPP Partai Demorat hasil kongres luar biasa.
Sementara itu, Marzuki Alie ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Periode 2021-2025.***
Baca Juga: Jansen Sitindaon: Tidak ada Dualisme Partai Demokrat, AHY Tetap Ketum dan KLB Tidak Mungkin Disahkan