JURNAL MEDAN - Bawaslu RI optimis Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) yang sudah berlangsung di tahun 2021 melahirkan 10.000 calon pengawas partisipatif di Indonesia.
Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan SKPP tahun ini tersebar di 100 titik di Indonesia. Jika dihitung rata-rata, maka setiap titik akan melahirkan 100 calon pengawas partisipatif.
"Minat masyarakat cukup tinggi," kata Rahmat Bagja saat membuka SKPP Tangerang Raya di Jatiuwung, Kota Tangerang, Senin, 4 Oktober 2021.
Baca Juga: 7 Potensi Masalah di Pemilu 2024, Salah Satunya Surat Suara Banyak dan Ribet, Pemilih Jadi Bingung
Potensi lahirnya calon pengawas di Indonesia sangat besar karena bangsa ini memiliki banyak SDM, terutama generasi muda.
Hanya saja, kata dia, banyak diantara para generasi muda di Indonesia tidak peka atau bahkan tidak tertarik dengan dunia politik.
Padahal anak muda merupakan generasi penerus bangsa yang seharusnya terlibat dan wajib memahami dunia politik dan demokrasi.
"SKPP hadir untuk meningkatkan sense of politics. Demokrasi tidak mungkin tanpa adanya pemilu, dan generasi di republik ini akan mengalami tantangan demokrasi," ujarnya.
Baca Juga: Pemilu Bakal Diundur Hingga 2027, Ini Jawaban Resmi KPU RI
SKPP juga diharapkan membuat masyarakat, khususnya generasi muda tergerak untuk melakukan pengawasan. Terutama dalam proses pemilihan yang akan dilakukan pada 2024 mendatang.
Ketua Bawaslu Provinsi Banten, Didih M Sudih mengapresiasi ikhtiar dari Bawaslu RI untuk melibatkan masyarakat dalam pengawasan khususnya anak muda.
Selama ini, kata dia, Bawaslu memiliki keterbatasan SDM dalam mengawasi setiap kegiatan pemilu yang tidak bisa ditangani.
"Keberadaan SKPP ini sangat penting," ujar Didih M Sudih.
Baca Juga: 77 Perbuatan Termasuk Kategori Tindak Pidana Pemilu, Sanksi Pidana Pemilu Dinilai Tak Efektif
Sementara Ketua Bawaslu Kota Tangerang Agus Muslim menginginkan para peserta SKPP menjadi kader yang kreatif dan inovatif guna mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara.
"Tiga hari ke depan para peserta (SKPP) ini akan mendapatkan pelatihan tentang demokrasi dan kepemiluan. Serta mampu menjalankan fungsi dan perannya mengawal proses demokrasi di pemilu 2024," ujar Agus Muslim. ***