JURNAL MEDAN - Pemerintah pada Selasa 15 Maret 2022 mengumumkan harga minyak goreng (migor) diserahkan ke mekanisme pasar yang membuat harga melambung.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah menyesuaikan harga sehingga migor tersedia di pasar modern maupun tradisional.
Namun yang jadi masalah adalah harga minyak goreng langsung naik tinggi. Sejumlah ritel di Jakarta, misalnya, mencantumkan harga migor kemasan sebesar Rp23.900 per liter.
Sedangkan untuk kemasan 2 liter, dijual dengan harga Rp47.900 per liter. Harga yang sangat memberatkan bagi masyarakat banyak.
Peneliti makroekonomi FEB Universitas Indonesia (UI) Teuku Rifky mengatakan kenaikan harga migor tidak spesifik di Indonesia saja namun persoalan global.
Menurut dia, isu kelangkaan minyak terjadi karena kelangkaan bahan baku yang didorong kurangnya pasokan di dalam negeri.
Karena sebelumnya ada patokan harga (HET) di dalam negeri sementara di dunia usaha kondisinya harga CPO sedang tinggi-tingginya.
Akibatnya, potensi keuntungan lebih besar bagi pengusaha CPO jika migor dijual di luar negeri ketimbang menjual di dalam negeri.
"Perbedaan harga ini yang membuat pengusaha prefer (lebih suka) jual di luar negeri," kata Teuku Rifky kepada Jurnal Medan, Rabu, 16 Maret 2022.
Kondisi migor ini, kata dia, relatif mirip dengan kondisi harga batubara di akhir tahun 2021 hingga awal 2022.
Terkait harga batubara Pemerintah kemudian menerapkan skema DMO untuk menjaga kecukupan stok batubara di dalam negeri.
Saat ini, jelas dia, pemerintah memberikan mekanisme harga migor ke pasar sehingga tidak ada perbedaan antara menjual migor di luar negeri dan di dalam negeri.
"Justru malah kalau tidak ada perbedaan harga (dalam dan luar negeri), maka pengusaha tentu prefer (lebih suka) jual dalam negeri," ujarnya.
Alasan pengusaha menjual ke dalam negeri disebabkan karena pembelinya sudah jelas dan infrastruktur distribusi juga sudah ada.
Sebelumnya, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan, seharusnya stok minyak goreng di masyarakat melimpah.
Lutfi mengatakan kondisi 'kemarau' minyak goreng terjadi karena rantai distribusi yang terganggu.
Ada dugaan terjadi kebocoran ke industri hingga dijual secara ilegal ke luar negeri.
"Deduksi ini rembes ke industri yang tidak berhak atau tindakan melawan hukum yaitu ekspor tanpa izin, terutama dari aturan market obligasi," kata Mendag Lutfi saat konferensi pers, Rabu, 9 Maret 2022.
Skema Subsidi
Teuku Rifky mengatakan apa yang terjadi dalam kenaikan harga minyak goreng sebenarnya mengacu kepada prinsip dunia usaha yang akan mencari profit setinggi-tingginya.
Baca Juga: Perang Rusia vs Ukraina Bikin Harga Minyak Dunia Melonjak Tinggi, Warga AS Meradang
Namun yang jadi masalah adalah harga tinggi mencekik rakyat kebanyakan. Apalagi migor tidak hanya dikonsumsi di Indonesia, tapi masyarakat global.
"Harga tinggi dan efek luar biasa ini dirasakan masyarakat seluruh dunia. Pengguna migor tidak hanya di Indonesia saja," ujarnya.
Menurut Teuku Rifky, harga komoditas energi yang tinggi seperti gas, minyak bumi, batubara, hingga migor semuanya naik dan penggunanya tertekan.
"Jadi kalau kita di Indonesia punya subsidi sementara negara yang tidak punya subsidi tertekannya lebih parah soal kenaikan harga ini," ujarnya.
Selain kondisi global, efek perang Rusia vs Ukraina juga memberikan pengaruh terhadap harga komoditas.
Teuku Rifky mengatakan kalau kondisi ini tidak turun cepat bakalan sulit. Pada intinya, kata dia, pemerintah harus memilih skala prioritas.
"Terkait harga komoditas harus ada yang menanggung biayanya. Apakah subsidi atau ada kompensasi kepada pengusaha," ujarnya.
Menurut Rifky, pengusaha mungkin bersedia menanggung pada level tertentu, tetapi kalau sudah merugikan pengusaha tidak akan mau dan malah menambah masalah baru.
"Kalau pemerintah paksa dunia usaha menanggung selisih harga tentu nantinya potensi black market," kata dia.
Pemerintah juga harus melakukan realokasi anggaran, misalnya, apakah dari infrastruktur, kesehatan, atau anggaran vaksin.
"Ini kan masalah prioritas," ujarnya. ***