JURNAL MEDAN - Analis Sosial Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun mengingatkan potensi rezim yang semakin otoriter di tengah segudang persoalan bangsa.
Ubedilah Badrun mencontohkan persoalan korupsi yang merajalela, demokrasi yang semakin memburuk, performa aparat kepolisian yang semakin tidak dipercaya.
Kemudian produksi regulasi yang dikendalikan oligarki, PHK buruh yang terus terjadi, dan resesi ekonomi tahun depan berpotensi memicu meluasnya gerakan protes masyarakat.
Dalam situasi penuh gejolak protes tersebut, pemerintah bisa menganggap gejolak itu mengancam kekuasaannya yang penuh masalah, sehingga dapat membuat pemerintah semakin menampakkan perilaku otoriter.
Kecenderungan memburuknya praktek demokrasi saat pandemi covid-19 juga masih terasa, di mana pemerintah secara arogan mengabaikan aspirasi publik.
"Misalnya pengabaian atas aspirasi penolakan rakyat terhadap UU Ciptakerja. Jika tahun depan resesi ekonomi terjadi di saat yang sama performa pemerintah buruk diberbagai sektor, ini cenderung akan memicu pemerintah untuk membungkam meluasnya protes dengan cara-cara represif otoriterian," ungkap Ubedilah Badrun dalam keterangan, Jumat, 4 November 2022.
Ubed, sapaan akrabnya, mengungkapkan perlunya cara-cara berbasis ilmu pengetahuan, riset, dan gerakan perubahan yang sistemik untuk mengatasi situasi yang kompleks.
"Problem negeri ini semakin rumit karena ulah rezim yang tidak pro-rakyat. Dalam situasi problem yang kompleks tersebut memerlukan perubahan sistemik berbasis ilmu pengetahuan, riset dan gerakan perubahan yang sistemik," ujarnya dalam forum Mimbar Kedaulatan Rakyat yang digelar BEM SI di Jakarta dengan tema "Kemajuan Terbalik Indonesia", Rabu, 2 November 2022.
Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mengatakan dalam proses pembentukan Undang-Undang selama tiga tahun rezim Jokowi periode kedua telah terjadi semacam kepentingan oligarki.
Kepentingan oligarki tersebut hadir di hampir semua undang-undang yang telah dibuat.
"Terbaca secara jelas proses pembuatan Undang-undang dalam tiga tahun terakhir ini lebih banyak mengutamakan oligarki," jelas Bivitri.
Dari sisi ekonomi, ekonom INDEF Nailul Huda menilai dalam tiga tahun terakhir ini ekonomi juga memburuk.
Menurut dia, selain karena Covid-19, buruknya ekonomi juga akibat kebijakan pemerintah yang tidak pro-rakyat.
"Misalnya kebijakan kenaikan BBM, itu pasti mendorong terjadinya inflasi dan kolapsnya sejumlah perusahaan sehingga PHK (pemutusan hubungsn kerja) tidak bisa dihindari akan banyak terjadi dan jumlah pengangguran terus meningkat. Angkanya bisa ratusan ribu orang yang nganggur dan di PHK," jelas Nailul Huda.***