Network
JURNAL MEDAN - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie mengatakan pemerintah harus memecat Moeldoko sebagai Kepala Staf Presiden (KSP) karena telah mengkudeta posisi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum Partai Demokrat melalui Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut).
Jimly Asshiddiqie mengatakan hal itu merupakan salah satu opsi untuk membuktikan bahwa pemerintah serius ingin menujukkan sikap netral.
Pernyataan tersebut disampaikan Jimly Asshiddiqie melalui cuitan di akun Twitter pribadinya @JimlyAs seperti dikutip jurnalmedan.com, Minggu 7 Maret 2021.
Baca Juga: Ramalan Zodiak 7 Maret 2021 Tentang Outfit, Halo Cancer yang Selalu Terbuka dan Bersikap Lembut
"Kalau Pemerintah hendak mmastikn sikap netralnya, bisa sj Pemerintah (1) tdk mngesahkan pndaftaran pngurus "KLB" tsb & (2) Presiden angkat KSP baru utk gantikan Moeldoko sbgmana mestinya," kata Jimly Asshiddiqie.
Kalau Pemerintah hendak mmastikn sikap netralnya, bisa sj Pemerintah (1) tdk mngesahkan pndaftaran pngurus "KLB" tsb & (2) Presiden angkat KSP baru utk gantikan Moeldoko sbgmana mestinya. https://t.co/YjwGNcIdti— Jimly Asshiddiqie (@JimlyAs) March 6, 2021
Cuitan Jimly Asshiddiqie itu pun menimbulkan beragam reaksi warganet. Diantaranya akun @Syarman59. Ia membandingkan posisi Moeldoko dengan ketum Partai Politik yang bisa rangkap jabatan Menjadi Menteri.
"Kalau Ketum Parpol boleh jadi Menteri kenapa Moeldoko tak boleh jadi KSP?," kata akun @Syarman59.
"Juga sama jd tdk netral. Jika pristiwa politik mmliki konsekwensi hukum, maka Pngadilanlah yg (paling tepat) akan mmastikan mana yg benar. Tinggal, apakah hukum atau politik sbg Panglima. Pahit memang tp hrs kita trima. Mau gmn lagi," kata akun @Legolasindo.
Baca Juga: Janganlah Menjerumuskan Diri ke Dalam Kebinasaan Dengan Hadirnya Smartphone
