Network
"Presiden harus turun tangan, jangan kemudian masyarakat melihat bahwa KPK ini sedang dilemahkan terus-menerus. Hal ini akan berdampak terhadap kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Jokowi," tutup Salam.
Hal senada juga diungkapkan oleh, Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum, Busyro Muqoddas.
Baca Juga: La Liga Seru Sampai Akhir! Real Madrid Juga Ngotot Ingin Juara
Ia mengatakan, hingga saat ini sejumlah tokoh-tokoh aktivis dan masyarakat sipil secara intensif telah melakukan pertemuan-pertemuan daring membahas nasib KPK di masa pemerintahan Presiden Jokowi.
"Kesimpulan besar saya begini, bahwa penonaktifan 75 pegawai KPK melalui proses tes wawasan kebangsaan itu mempertegas pernyataan saya sebelumnya, yaitu di tangan Presiden Jokowi sistem pemberantasan korupsi itu tumbang," kata Busyro.
Busyro lantas memberikan sindiran terkait janji-janji Presiden Jokowi, saat kampanye Pilpres lalu.
Baca Juga: Posting Pray For Israel di Instagram, Petinju Tyson Fury Mengamuk dan Sebut Akunnya Diretas
"Janji-janji itu berujung dengan Surpres Jokowi untuk DPR tentang revisi UU KPK. Kedua, rangkaian langkah-langkah pemilihan pimpinan KPK terpilih ini tidak bisa dilepaskan dari RUU itu," sindir Busyro.
Sebelumnya diberitakan, penonaktifan penyidik senior KPK Novel Baswedan dan 74 pegawai lainnya tersiar lewat surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021.
SK itu bertandatangan Ketua KPK Firli Bahuri yang ditetapkan di Jakarta, 7 Mei 2021. Untuk salinan yang sah tertanda Plh Kepala Biro SDM Yonathan Demme Tangdilintin.
