Network
"Data berjumlah 105.003.428 ini dijual dengan harga US$ 5.000 dalam file sebesar 4GB saja bila dalam keadaan dikompres," kata Pratama yang juga chairman lembaga riset cyber CISSReC (Communication and Information System Security Research Center), Kamis, 8 September 2022.
Data tersebut bisa dicek validitasnya, misalnya, dengan data lain hasil kebocoran data seperti 91 juta data Tokopedia yang bocor pada awal 2020 atau data bocor registrasi SIM card.
Bjorka juga membuka akses telegram grup bagi siapapun yang ingin menguji validitas data yang dijualnya.
Anggota grup bisa meminta request dengan nama maupun NIK dan Bjorka akan memberikan datanya secara spesifik lengkap.
"Ada beberapa institusi yang memiliki data ini, yaitu KPU, Dukcapil, Bawaslu, bisa jadi juga Partai Politik dan lembaga lain, KPU lebih tahu soal ini. Sepertinya perlu diaudit satu per satu agar tahu dimana kebocorannya," jelas dia.
Pratama menggarisbawahi hal ini penting diinvestigasi mengingat saat ini sudah hangat situasi politik tanah air.
Jangan sampai data pemilih bocor ini menjadi hal yang kontraproduktif pada proses penyelenggaraan pemilu.
"Ada hal mengganjal soal jumlah data 105 juta, padahal total pemilih 2019 saja sudah 192 juta. Artinya ada 87 juta lebih data yang belum ada. Saya sudah coba mengkonfirmasi ke Bjorka namun belum mendapat jawaban," terangnya.
Baca Juga: CISSReC Soroti Keamanan Data GoTo yang Bakal Menguasai Jalur Distribusi Manusia, Barang, dan Makanan
