Network
Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra ini meminta pemerintah agar lebih serius menangani kasus kebocoran data.
Caranya, kata dia, Indonesia harus mengpgrade teknologi yang lebih canggih agar kasus tersebut tidak terulang.
"Saya kira harusnya kita punya teknologi untuk menangani itu agar tidak ada kebocoran. Saya minta kepda Menteri Kominfo benar-benar mengatisipasi secara teknologi. Sementara masyarakat harus menjaga data pribadinya betul-betul supaya tidak mudah diakses," ujarnya.
Cak Imin menyebut rentetan kebocoran data di Indonesia sebagai situasi darurat yang harus segera ditangani.
"Ini darurat. Cari pakar-pakar teknologi karena ini harus dihadapi dengan kunci teknologi," tukas Gus Muhaimin.
Sejak awal 2021 hingga saat ini, setidaknya terjadi 11 kasus dugaan kebocoran data, antara lain data BPJS pada Mei 2021, data BRI Life pada Juni 2021, data eHAC pada Juli 2021, sertifikat vaksin Presiden Joko Widodo, data nasabah Bank Jatim, hingga data KPAI.
Terbaru, kebocoran kembali terjadi dan kali ini menimpa 3.000 pegawai negeri sipil (PNS) Indonesia. Kejadian tersebut terjadi berselang beberapa hari dari dugaan kebocoran data registrasi SIM Card.
Agustus 2022, data PLN dan Indihome juga diduga bocor. Terdapat 17 juta data pelanggan PLN yang diduga bocor dan dijual.
