Network
JURNAL MEDAN - Bawaslu RI meminta bantuan pengamanan personil kepada TNI, khususnya untuk seluruh tahapan Pemilu 2024 hingga Pilkada 2024.
Persoalan ini jadi pembahasan saat Bawaslu RI beraudiensi dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Rabu, 21 September 2022.
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan poin pertama yang dibahas saat audiensi adalah sinkronisasi data terkait pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Rahmat Bagja menjelaskan tentang data anggota TNI yang aktif dan anggota TNI yang sudah purna tugas alias pensiun.
Misalnya, pendataan prajurit yang ketika Pemilu 2024 berlangsung, sudah memasuki masa pensiun.
Dengan demikian, prajurit yang telah menjadi rakyat sipil dan kembali bersatu dengan masyarakat tersebut bisa terdata hak pilih.
Sinkronisasi DPT merupakan penguatan koordinasi terkait hak pilih warga negara yang sudah terdaftar sebagai pemilih.
Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi, masih ditemukan Provinsi yang tidak ada perubahan alih status TNI/Polri.
