Aturan Verifikasi Faktual Via Video Conference Perlu Dipertegas, Pengamat Ingatkan Koordinasi KPU dan Bawaslu

Baca Juga: Metode Kampanye yang Paling Tepat di Lingkungan Kampus Belum Ditemukan, Begini Jawaban KPU dan Bawaslu

Terlebih jika hal-hal yang diperdebatkan bukan perkara yang substansial atau tidak merugikan orang lain.

"Jadi menurut saya itu harus dilegalkan. Harus dimasukkan dalam Peraturan KPU itu sendiri supaya tidak ada gugatan. Kan kalau tidak masuk aturan berarti ilegal. Artinya, perlu diperbaiki berdasarkan alasan-alasan yang rasional," pungkasnya.***