Network
Tata Kelola lapas dan rutan berada di bawah Kemenkumham dan KPU bekerja sama untuk melayani pemilih yang sedang menjalani masa pidananya di dalam penjara.
KPU juga melayani pemilih yang berada di luar negeri. Selain menjadi otoritas Kementerian Luar Negeri, Kemenkumham juga menangani warga lintas batas.
Oleh karena itu, bidang-bidang strategis ini penting menjadi poin-poin kerja sama antara KPU dengan Kemenkumham.
Undang-undang pemilu mengamanatkan KPU untuk menyampaikan informasi perkembangan penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat. Salah satu misi KPU adalah optimalisasi teknologi informasi dalam layanan kepemiluan.
KPU memfasilitasi setiap tahapan pemilu dengan alat bantu sistem Informasi, misalnya Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) untuk pendaftaran partai politik, Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIAKBA), Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH), Sistem Daerah Pemilihan (SIDAPIL), Sistem Informasi Pencalonan (SILON), Sistem Pelaporan Dana Kampanye (SIDAKAM), Sistem
Informasi Logistik (SILOG), dan Sistem Informasi Rekapitulasi Hasil Suara
(SIREKAP).
Terkait LKPP, salah satu yang harus disiapkan KPU adalah logistik pemilu. Ada dua logistik utama pemilu yang tidak bisa diganti, yakni surat suara sebagai sarana mengekspresikan pilihan dan formulir penghitungan suara di TPS, formulir rekapitulasi secara berjenjang mulai dari kecamatan, kabupaten/kota, provinsi sampai di tingkat nasional.
Melalui formulir berjenjang tersebut pendokumentasian administrasi kedaulatan rakyat disalurkan dan dicatat.
KPU meyiapkan anggaran untuk sarana prasarana atau alat perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. KPU mendukung pemerintah melalui LKPP untuk pengadaan barang jasa dalam rangka suksesnya Pemilu maupun Pilkada serentak Tahun 2024.
