Network
JURNAL MEDAN - KPU RI memulai rangkaian silaturahmi di awal tahun 2023 dengan melakukan kunjungan silaturahmi ke PP Muhammadiyah pada Selasa 3 Januari 2023.
Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mengatakan kunjungan ke PP Muhammadiyah akan dilanjutkan ke PB Nahdlatul Ulama (PBNU) esok harinya.
Kunjungan ini merupakan agenda pimpinan KPU RI 2022-2027 yang sebelumnya telah melakukan silaturahmi ke Pimpinan Lembaga Negara dan Pemerintahan.
Secara bertahap silaturahmi dan audiensi KPU RI dilanjutkan ke Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) dan Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin).
"Yang sudah respons awal untuk audiensi adalah PP Muhammadiyah dan PBNU," kata Hasyim Asy'ari di Kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 3 Januari 2023.
Salah satu fokus kunjungan silaturahmi KPU RI kali ini adalah bagaimana menciptakan suasana dingin di tengah semakin memanasnya tahapan Pemilu 2024.
Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan yang menjadi pilar Bangsa Indonesia berperan dalam mempersatukan masyarakat yang terbelah.
Bahwa ada situasi pasca Pemilu 2019, di mana masih terjadi pembelahan di masyarakat yang merupakan sisa residu konflik pemilihan tiga tahun lalu.
"Kami di KPU sebagai penyelenggara Pemilu 2024 itu menyampaikan pesan kebangsaan bahwa Pemilu 2024 sebagai sarana integrasi bangsa dan itu disambut baik oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah," ujar Hasyim Asy'ari.
Ketua umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan Pemilu 2024 adalah tugas mulia sehingga Muhammadiyah harus memastikan Pemilu tepat waktu.
"Bahwa Pemilu dilaksanakan 14 Februari 2024, harga mati, artinya KPU menjamin berdasarkan konstitusi, selain Luber dan Jurdil juga dilakukan setiap 5 tahun sekali," kata Haedar Nashir.
Terkait pembelahan dan potensi konflik di masyarakat, Haedar mengingatkan bahwa masih ada pihak-pihak yang berwacana dan bermanuver ingin pemilu ditunda dan masa jabatan diperpanjang.
"Saya kira kita harus memberikan kepastian ke publik agar Pemilu berjalan sebagaimana mestinya," kata dia.
Haedar mengatakan harga konflik dan perpecahan di masyarakat terlalu mahal jika dikaitkan dengan keutuhan dan persatuan bangsa.
Selain itu, ia juga mengingatkan KPU RI tidak mengulangi pengalaman buruk pada penyelenggaraan Pemilu 2019 sebanyak 894 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) meninggal dunia.
"Pengalaman yang lalu 894 petugas KPPS meninggal tidak perlu terulang lagi, maka semua pihak perlu saling membantu. Tentu Muhammadiyah juga akan ikut membantu agar tatanan pemilu ini berjalan dengan baik," ujarnya.***
