Network
JURNAL MEDAN - Anggota Bawaslu RI Puadi mengatakan gangguan cyber terhadap infrastruktur Bawaslu terjadi merata di Indonesia.
Menurut Puadi, beberapa daerah butuh perhatian khusus, termasuk soal kendala sumber daya manusia (SDM) dalam menjaga keamanan siber infrastruktur Bawaslu.
Bawaslu RI pada Senin 13 Maret 2023 meresmikan Tim Tanggap Insiden Siber atau Computer Security Incident Response Team (CSIRT) untuk menjaga data dan sistem.
Sejauh ini, misalnya, sebanyak 116 subdomain Bawaslu terdampak atas gangguan maupun serangan terhadap infrastruktur Bawaslu.
"Hari ini kita meluncurkan Bawaslu CSIRT dan perlu berkaitan dengan beberapa hal. Yang pertama kaitannya dengan upaya-upaya pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu, terutama dalam menjalankan tugas dan kewenangannya," kata Puadi.
Puadi menuturkan, dalam proses pengawasan Bawaslu melakukan pencegahan yang terkait data-data hasil pengawasan.
Kemudian data-data pada penanganan pelanggaran hingga data penyelesaian sengketa proses. Termasuk kaitannya dengan data-data di pelanggaran administrasi.
"CSIRT dalam kondisi seperti ini adalah upaya mitigasi dan temporer ya," katanya.
Puadi juga menyebutkan sejumlah wilayah yang perlu perhatian khusus di tengah gangguan cyber yang merata dalam infrastruktur Bawaslu.
"Ada beberapa provinsi yang sampai saat ini juga masih butuh penanganan-penanganan tim tanggap dari hadirnya CSIRT tersebut. Wilayahnya yaitu Bali kemudian Sulsel, Sulteng, Kalbar, dan Sumatera Barat ya," jelas Puadi.
Dengan mengambil langkah preventif ini, Bawaslu berharap ke depannya tidak ada lagi gangguan yang berarti namun ditangani bersama-sama.
Baca Juga: Awas Coklit Ilegal, Joki Pantarlih Perlu Jadi Perhatian Bersama KPU Bawaslu
Dalam hal ini Bawaslu berkolaborasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang akan memberikan dukungan berupa supervisi.
Adapun bentuk gangguan atau upaya serangan siber terhadap Bawaslu terkait dengan data dan alur informasi.
"Memang mereka menggunakan data-data, ingin mencuri data kita ya agar gimana caranya chat kita, agar gimana caranya data kita itu tidak diketahui oleh orang karena ini menyangkut kaitannya dengan informasi," jelas Puadi.
Adapun kerja-kerja CSIRT bersifat koordinatif. Menurut Puadi, Bawaslu tingkat pusat yang bekerja namun jika terjadi gangguan atau serangan ada koordinasi dengan pusat.
"Sehingga nanti ketika ada beberapa serangan-serangan di beberapa wilayah, koordinasi dengan pusat. Nanti tim tanggap pusat lah yang kemudian mengantisipasi dengan langkah-langkah agar serangan ini tidak menjadi terus-menerus sehingga mitigasinya langsung dieksekusi oleh tim tanggap di tingkat pusat," jelasnya.
Saat ini Bawaslu juga sedang melakukan pengawasan proses pemutakhiran data pemilih.
Bawaslu, kata Puadi, juga memiliki data-data tersendiri hasil pengawasan di beberapa wilayah tingkat pusat, provinsi, dan kota yang perlu dikawal dan dilindungi.
Ia berharap ke depan tidak ada lagi pencurian atau kebocoran data yang ada kaitannya dengan data-data Bawaslu.
Baca Juga: KPU Matangkan Persiapan Banding Melawan Putusan PN Jakpus Terkait Permintaan Pemilu Ditunda
"Baik data data hasil pengawasan, data-data pelanggaran, data-data sengketa proses Pemilu yang ada di Bawaslu," pungkasnya.***
