Bawaslu Izinkan Verfak Perbaikan Gunakan Rekaman Video Sepanjang Memenuhi Syarat dan Patut, Ini Penjelasannya

JURNAL MEDAN - Bawaslu RI mengizinkan pelaksanaan tahapan perbaikan verifikasi faktual (Verfak) menggunakan rekaman video.

Anggota Bawaslu RI Totok Hariyono mengatakan aturan mengenai rekaman video tersebut tidak diatur dalam Peraturan KPU.

Namun Totok Hariyono menyebut proses tersebut diizinkan pihaknya sepanjang dilakukan dalam kondisi yang tidak memungkinkan.

Baca Juga: Bawaslu Persilahkan DKPP Memproses Secara Terang Benderang 28 Laporan Terkait Rekrutmen Panwascam

Misalnya, kata dia, terdapat kesulitan selama verfak terkait tempat dan lokasi yang jauh. Tantangan lain adalah terkait hal-hal yang darurat dan kondisional.

"Ini memang tidak diatur di PKPU sepanjang itu memang dalam kondisi yang sangat tidak memungkinkan, silakan. Misalkan tempatnya jauh, silakan," kata Totok usai membuka Rapat Koordinasi Bawaslu dengan Media Massa Nasional di Kota Batu, Jawa Timur, Sabtu, 26 November 2022.

Dalam melihat persoalan ini Bawaslu tidak saklek. Bawaslu mementingkan kepastian hukum yang efektif membantu tahapan.

"Ya terhadap hal-hal yang memang patut. Hukum ada kepastian, ada manfaatnya. Tidak bisa saklek, tidak boleh. Ndak lah, kondisional," ujarnya.

Baca Juga: Bawaslu Temukan Dugaan Pelanggaran Verfak Data Keanggotaan Parpol, Awalnya TMS Tiba-tiba Menjadi MS

Menurut Totok KPU telah melakukan sosialisasi terkait aturan ini. Sementara Bawaslu akan melakukan pengawasan dan pemantauan.

"KPU sudah memberikan sosialisasi, kita mengawasi saja. Kalau video call iya, bentuk SE-nya," jelas Totok.

Dalam kesempatan itu Totok juga menyinggung soal potensi kerawanan pelaksanaan Pemilu 2024 dan Pilkada serentak 2024.

Salah satu yang menjadi pertimbangan dalam indeks kerawanan adalah kondisi geografis.

Baca Juga: DKPP Ingatkan KPU Rekrutmen PPK dan PPS Secara Profesional: PNS, Anggota Parpol dan Perangkat Desa Dilarang

"Pasti itu kan, dalam indeks kerawanan ada beberapa parameter, salah satunya itu. Di akhir hujan, kondisi geografis, itu yang jadi indeks kerawanan," jelasnya.

Bawaslu saat ini masih merancang indeks kerawanan namun menurut rencana secepatnya akan dirilis, kalau bisa tahun ini.

"Tahun inilah. Artinya tahun depan kan. Ini 2022. Tahun depan kita percepat, semakin cepat semakin baik. Kita sedang diskusikan agar tidak keliru," pungkasnya. ***