JURNAL MEDAN - Survei terbaru Indonesia Political Opinion (IPO) menyatakan 41 persen publik tak puas dengan kinerja Presiden Jokowi dan 53 persen menyebut keadaan ekonomi nasional buruk.
Survei IPO 1-7 Maret 2023 menyodorkan sejumlah pertanyaan, misalnya, "Secara umum, apa penilaian Bapak/Ibu terhadap kinerja Bapak Presiden Jokowi, apakah Sangat Puas, Puas, Tidak Puas, atau Sangat Tidak Puas?".
Hasilnya, 41 persen responden menjawab Tidak Puas, 43 persen menjawab Puas, 9 persen menjawab Sangat Puas, 5 persen menjawab Sangat Tidak Puas, dan 2 persen menjawab Tidak Tahu.
Baca Juga: Survei IPO Soal Pj Gubernur DKI Jakarta, Bahtiar Sosok Paling Netral dan Punya Kapasitas Birokrasi
Hal-hal yang mempengaruhi kepuasan publik terkait kinerja Jokowi diantaranya 42,5 persen karena memberikan bantuan sosial dan 21,4 persen karena pembangunan infrastruktur.
Sementara 4,2 persen merakyat dan sederhana; 1,7 persen berhasil mengurangi kemiskinan; 1,1 persen mengendalikan harga kebutuhan pokok.
Sebanyak 1,1 persen menjaga keamanan nasional; 1,0 persen penegakan hukum; 1,0 persen pemberantasan korupsi; sementara hal-hal lainnya hanya mendapatkan angka di antara 0,2 sampai 0.9 persen.
Fakta lainnya adalah sebanyak 53 persen, responden juga menjawab kondisi ekonomi nasional saat ini dalam keadaan Buruk, hanya 37 persen yang menjawab Baik.
Kemudian 6 persen menjawab Tidak Tahu, 3 persen menjawab Sangat Buruk, dan hanya 1 persen yang menjawab Sangat Baik.
Persepsi publik atas kondisi ekonomi nasional yang buruk ini cenderung meningkat dibandingkan dengan hasil survei serupa yang dilakukan IPO pada 19-24 Oktober 2022 yang hanya sebesar 42 persen, naik sebesar 11 poin.
Namun, berbeda halnya dengan yang menyatakan Baik, terjadi peningkatan dari 31 persen menjadi 37 persen, naik 6 poin.
Demikian pun responden yang menyatakan Tidak Tahu, menurun dari 18 persen (survei 2022) menjadi 6 persen. Sangat Baik menurun dari 7 persen menjadi 3 persen.
Baca Juga: Makan Murah di Mall Cuma Rp20 Ribu, Di Sini Tempatnya
Di isu politik, pemerintahan Jokowi - Ma'ruf Amin mendapatkan penilaian positif, karena responden menilai 42 persen kondisi politik saat ini Baik.
Bandingkan dengan hasil survei sebelumnya di mana hanya 31 persen responden yang menyatakan hal serupa.
Penilaian Buruk atas kondisi politik juga menurun, dari 32 persen pada survei sebelumnya, menjadi 27 persen pada survei Maret ini.
Namun, responden yang menjawab Tidak Tahu meningkat, dari 19 persen menjadi 26 persen.
Penilaian publik atas kondisi sosial dan keamanan nasional pun menurun, dari 57 persen yang menyatakan baik, menjadi 56 persen. Dari 21 persen yang menyatakan buruk, menjadi 31 persen.
Namun, Jokowi mendapatkan penilaian positif pada aspek penegakan hukum.
Terjadi kenaikan penjualan Baik dari responden, 36 persen (survei Oktober 2022) menjadi 47 persen pada survei kali ini.
Senada, penilaian Buruk pun menurun dari 53 persen menjadi 41 persen.
Baca Juga: KPU Matangkan Persiapan Banding Melawan Putusan PN Jakpus Terkait Permintaan Pemilu Ditunda
Kemudian, pada lembaga-lembaga penegakan hukum, penilaian terhadap institusi kepolisian menurun, dari 36 persen responden yang menyatakan Percaya, menjadi 28 persen.
Dari 41 persen yang menyatakan Tidak Percaya, menjadi 51 persen. Hal serupa terjadi pada Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu dari 42 persen yang menyatakan Percaya, menjadi 41 persen.
Dari 36 persen yang menyatakan Tidak Percaya, menjadi 37 persen.
Berbeda dengan lembaga Pengadilan. Terjadi kenaikan kepercayaan publik dari 42 persen hasil survei Oktober 2022, menjadi 44 persen hasil survei Maret ini.
Tingkat ketidakpercayaan publik juga menurun, dari 32 persen menjadi 24 persen.
Hal serupa terjadi pada Kejaksaan Agung yang tingkat kepercayaan publiknya meningkat dari 40 persen, menjadi 51 persen, dengan tingkat ketikdapercayaan yang menurun dari 29 persen menjadi 18 persen.
Survei nasional IPO bertajuk Persepsi atas Kinerja Pemerintah dan Konstelasi Politik Nasional Menuju 2024 ini dilakukan secara tatap muka dengan 1.200 responden.
Pada tahap awal, IPO terlebih dulu menentukan sejumlah desa untuk menjadi sample, pada setiap desa akan dipilih secara acak menggunakan random kish grid paper sejumlah 5 RT, pada setiap RT dipilih 2 keluarga, dan setiap keluarga akan dipilih 1 responden dengan pembagian laki-laki untuk kuesioner bernomor ganjil, perempuan untuk bernomor kuesioner genap, total responden laki-laki dan perempuan pada pembagian 50:50 persen.
Baca Juga: AIPI Dukung KPU Lawan Putusan PN Jakpus Soal Pemilu Ditunda, Termasuk Bongkar 3 Sosok Hakim-nya
Selanjutnya, pada tiap-tiap proses pemilihan selalu menggunakan alat bantu berupa lembar acak.
Survei ini memiliki margin of error 2,90 persen dengan tingkat akurasi data 95 persen.
Setting pengambilan sampel menggunakan teknik multistage random sampling (MRS) atau pengambilan sampel bertingkat.***