Network
JURNAL MEDAN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan sedang bekerja untuk mengungkap kasus korupsi dan indikasi suap di Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Hal ini diungkapkan Anggota Komisi XI Misbakhun dalam siaran pers kepada awak media, Rabu, 3 Maret 2021.
Dalam keterangannya Misbakhun mengungkapkan apresiasi terhadap KPK yang telah menjadi bagian dari sistem pencegahan korupsi di DJP.
Baca Juga: Ratusan Personelnya Jalani Vaksinasi, Dandim Depok: Tetap Disiplin Jalankan Prokes
"Saya juga mengetahui bahwa Ditjen Pajak bekerja sama dengan KPK sebagai bagian dari upaya pencegahan terjadinya korupsi mengingat demikian besar ruang korupsi yang ada di sana," kata Misbakhun.
Banyak pertukaran informasi yang dilakukan antara Ditjen Pajak dengan KPK dalam memperbaiki tingkat kepatuhan wajib pajak pada sektor-sektor, dimana konsesi milik negara dikerjakan oleh pihak swasta seperti pertambangan, perkebunan, kehutanan dan lainnya.
Namun korupsi tetap saja korupsi dan tidak boleh ada toleransi. Menurut Misbakhun, ruang korupsi yang ada di DJP sangat besar.
Momentum ini, kata dia, adalah pembelajaran sekaligus peringatan untuk seluruh pegawai pajak dan seluruh Wajib Pajak bahwa ruang korupsi itu semakin sempit.
Baca Juga: Syukur Alhamdulilah Investasi Miras Dibatalkan, Apa Yang Perlu Dilakukan Selanjutnya?
