Yang hadir dalam DKT tersebut adalah perwakilan Nahdhatul Ulama, Muhammadiyah, Konferensi Waligereja Indonesia, Parisada Hindu Dharma Indonesia, dan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Bawaslu Provinsi Banten, serta Bawaslu Provinsi Jawa Barat.
Lolly mengatakan perlibatan tokoh agama sebelum tahapan kampanye bertujuan membentengi ummat.
Selain itu, keberadaan tokoh agama selama Pemilu dapat menenangkan situasi krisis.
Tokoh agama juga, lanjutnya, bisa memberi penjelasan apabila terjadi disinformasi yang berhubungan dengan politisasi SARA.
"Organisasi keagamaan menjadi garda terdepan untuk memastikan seluruh proses informasi yang diterima umatnya," tuturnya.
Lolly berharap organisasi keagamaan bisa bergabung dalam komunitas tersebut.
Sehingga komunitas digital kepemiluan dan organisasi keagamaan bisa bekerja secara bersama-sama untuk mengantisipasi politisasi SARA berbasis penyebaran informasi di media digital.
"Targetnya, informasi yang benar menutupi disinformasi atau berita bohong. Sehingga Pemilu 2024 tidak dikuasi oleh politik SARA" pungkasnya.***