Network
BAIS, kata dia, selalu aktif dan berupaya untuk mengantisipasi potensi-potensi pelanggaran netralitas politik di tubuh TNI.
"Ya kalau ada oknum pasti akan kami proses hukum. Kami punya perangkat hukum, ada POM, ada POM TNI, ada POMAL, ada POMAD, dan POMAU. Ya sudah mekanisme hukum saja," ujarnya.
Selain netralitas, Yudo juga mengingatkan komitmennya terhadap implementasi reformasi birokrasi TNI, termasuk penegakan hukum di angkatan bersenjata tersebut.
"Jadi untuk prajurit-prajurit yang melanggar hukum tentunya pasti akan kami kenakan sanksi hukum," kata Yudo.
Baca Juga: KPU Lanjutkan Silaturahmi ke Matakin, Audiensi di Kelenteng Kong Miao TMII Sukseskan Pemilu 2024
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengingatkan kembali agar TNI-Polri tidak terlibat politik praktis.
Hal ini diungkapkan Jokowi saat membuka Rakornas Kepala Daerah-Forkopimda 2023 di Sentul, Jawa Barat, Selasa, 17 Januari 2023.
Netralitas TNI-Polri, kata Jokowi, menjadi salah satu aspek penting dalam upaya menjaga stabilitas politik dan keamanan menuju Pemilu 2024.
"Saya minta betul-betul saudara-saudara bisa menjaga situasi kondusif. Menjaga agar masyarakat kita tidak menjadi korban politik, namanya politik identitas. Dan perlu saya ingatkan TNI dan Polri tidak berpolitik praktis," pungkas Jokowi.***
