Network
JURNAL MEDAN - Survei Algoritma Research and Consulting menyatakan 49 persen responden/publik menyatakan KPU belum transparan dan mereka tidak tahu bentuk transparansi seperti apa.
Dari jumlah tersebut, survei Algoritma merinci bahwa sebanyak 18 persen responden menyatakan KPU belum transparan sementara 31,4 persen tidak tahu transparansi penyelenggara seperti apa.
Jika dikalkulasi responden yang merasakan KPU belum transparan dan publik yang tidak mengetahui bentuk transparansi, jumlahnya mencapai 49 persen.
Sebaliknya, sebanyak 46,5 persen publik mengakui KPU sudah transparan dan hanya 4 persen menjawab tidak tahu.
Survei terkait transparansi ini menjawab isu verifikasi partai politik yang menghebohkan karena KPU sebagai penyelenggara diduga terlibat dalam berbuat kecurangan.
Sebagaimana tudingan dari Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih yang menyoroti verifikasi partai politik, khususnya dalam tahapan verifikasi faktual.
"Bahwa terdapat bukti adanya perintah,
bahkan mengarah pada intimidasi, dari KPU RI kepada penyelenggara pemilu daerah untuk memanipulasi data," demikian keterangan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih kepada wartawan, Senin, 30 Januari 2023.
Koalisi juga telah mendesak penyelenggara agar menyampaikan secara terbuka temuan yang mereka temukan, termasuk bukti-bukti agar diusut dan dilakukan investigasi.
Kemandirian dan Independensi
Survei Algoritma juga mencari tahu tantangan penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU, khususnya terkait kemandirian dan independensi.
Dalam survei kali ini Algoritma memotret pandangan publik terkait aktivitas yang sudah dilakukan KPU RI selama beberapa waktu terakhir.
Hingga bulan Desember 2022, sebanyak 48 persen responden menyatakan bahwa KPU RI sudah bekerja secara mandiri dan independen. Jumlah itu kurang dari 50 persen.
Sementara 10 persen responden merasa KPU sudah diintervensi oleh berbagai pihak tertentu.
Namun yang paling mengkhawatirkan adalah ketidaktahuan publik yang relatif besar yaitu 38 persen sehingga perlu diantisipasi KPU dengan menunjukkan kerja yang profesional dan independen tersebut.
Jika dikalkulasi responden yang menyatakan KPU telah diintervensi dan mengaku tidak tahu dengan kemandirian dan independensi KPU, jumlahnya mencapai 48 persen.
Selain itu, sosialisasi Pemilu 2024 yang dilakukan KPU sebagai penyelenggara ternyata belum efektif.
Fakta ini lagi-lagi terkonfirmasi dari hasil survei Algoritma yang menyatakan 75 persen masyarakat tidak tahu hari mencoblos Pemilu 2024 tanggal 14 Februari 2024.
"Masih kurangnya sosialisasi hari pencoblosan," demikian keterangan Algoritma.
Baca Juga: Rekrutmen Tertutup, KIPP Berikan Sejumlah Catatan Usai KPU Umumkan Daftar Nama Timsel 20 Provinsi
Baca Juga: Rekrutmen Timsel Calon Anggota KPU Provinsi dan KPUD Dilakukan Tertutup
Saat responden diberikan pertanyaan, "Apakah Bapak/Ibu/Saudara tahu kapan jadwal hari pencoblosan Pemilu 2024?"
Hasil survei menyatakan sebanyak 75 persen responden menyatakan KETIDAKTAHUAN hari pencoblosan dalam Pemilu 2024 mendatang.
Hanya 8 persen responden yang mengerti dan menyebutkan dengan benar, kapan pelaksanaan hari pemungutan suara yang akan digelar pada tanggal 14 Februari 2024.
Padahal, survei Algoritma juga menyatakan bahwa 93 persen responden akan menggunakan hak pilihnya pada hari Pemilu 2024 nanti.
Baca Juga: Bawaslu Terbitkan Tiga Instruksi Terkait Nama dan NIK yang Dicatut untuk Dukungan Pencalonan DPD
"Artinya, antusiasme pemilih relatif tinggi dan perlu menjadi perhatian KPU RI untuk terus melakukan sosialisasi pelaksanaan pemilu secara intensif dalam beberapa bulan mendatang," tulis keterangan tersebut.***
