Network
JURNAL MEDAN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut isu penundaan Pemilu 2024 tidak berasal dari pemerintah.
Termasuk isu perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode yang menurut Mahfud tidak pernah bersumber dari internal Pemerintah.
"Kalau dari Pemerintah, jelas. Bahwa kemudian ada pikiran-pikiran lain, saya katakan itu di luar pemerintah dan itu hak," kata Mahfud MD dilansir Antara, Rabu, 1 Februari 2023.
Aspirasi seseorang untuk menunda penyelenggaraan pemilu atau memperpanjang masa jabatan presiden tidak bisa dihalangi.
Menurut Mahfud MD, kalau sekedar aspirasi, maka itu bukan merupakan tindakan yang melanggar hukum.
"Kita tidak bisa menghalangi kalau seorang ketua partai politik, kelompok masyarakat tertentu, berwacana itu harus diperpanjang. Itu kan ya tidak melanggar hukum," ujarnya.
Dia menambahkan jika ada gerakan atau gerilya mengenai penundaan pemilu, maka hal itu terkait dengan persoalan di luar ranah politik.
Baca Juga: Hari Hijab Sedunia 1 Februari, Begini Sejarah Singkatnya
"Masalah yang mungkin harus kita hadapi, situasi di balik layar, bukan soal-soal politik internal yang seperti itu. Misalnya, bencana alam, geopolitik, kejadian luar biasa," ujarnya.
Di luar persoalan itu terdapat beragam aspirasi dan sejauh ini Pemerintah telah berusaha mempersiapkan penyelenggaraan pemilu.
Selain itu, detail lain soal pemilu, mulai dari persoalan prosedural, kelembagaan, hingga aturan mengenai pesta demokrasi, sudah disiapkan oleh pihak penyelenggara.
"Sampai saat ini, kesiapan kita itu kalau secara internal, prosedural, personel, kelembagaan, aturan-aturan; itu sudah kami siapkan semua."
Baca Juga: Hengkang dari Persija ke Persib, Rezaldi Hehanussa Langsung Bikin Assist
"Tahapan-tahapannya sudah kami siapkan. Kita akan pemilu tahun 2024," ujar Mahfud saat memberikan arahan dalam Rapat Pimpinan Penyampaian Arah Kebijakan Lemhannas RI Tahun Anggaran 2023 di Gedung Lemhannas.***
