Jika pertanggungjawaban tidak sesuai, maka timbul risiko tidak akuntabel.
Misalnya saat diaudit BPK muncul masalah. Atau bisa juga risiko dilaporkan ke Aparat Penegak Hukum (APH).
"Itulah kita berikan early warning dari sekarang supaya (risiko) itu tidak terjadi," kata dia.
Iwan berharap pengawasan BPKP dapat turut menyukseskan penyelenggaraan Pemilu 2024 yang berkualitas.
"Tidak hanya (Pemilu) dari pelaksanaannya, tapi juga dari sisi realisasi anggaran itu juga akuntabel dan berkualitas," pungkasnya.***