Network
"Ini teman-teman kami di daerah perwakilan juga bersama-sama ikut melakukan monitoring ke teman-teman di KPU masing-masing daerah, agar dalam hal perencanaan anggaran itu bisa dilakukan sesuai aturan yang ada," jelas Iwan.
Hasil dari perencanaan dan penganggaran menurut Iwan sebenarnya adalah implementasi atau realisasi, misalnya, untuk barang dan jasa.
Kemudian realisasi untuk logistik, realisasi untuk honor-honor dan lain-lain hingga pada saat pelaksanaan Pemilu 2024 seperti untuk mendirikan Tempat Pemungutan Suara (TPS).
"Kan semua membutuhkan anggaran dan itu semua kita kawal juga nanti dengan teman-teman di daerah," ujar Iwan yang menjabat sebagai Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan.
Baca Juga: Rekrutmen Tertutup, KIPP Berikan Sejumlah Catatan Usai KPU Umumkan Daftar Nama Timsel 20 Provinsi
Tak sampai di situ, pengawalan yang dilakukan BPKP nantinya bisa saja berkolaborasi melibatkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Pemda, inspektorat di provinsi, kabupaten/kota.
Menurut Iwan, risiko terbesar dari anggaran adalah realisasinya kurang akuntabel. Contohnya seperti dokumen yang tidak memadai.
Namun risiko ini baru bisa ditemukan setelah semua pelaksanaan Pemilu 2024 selesai sehingga dipertanggungjawabkan.
"Nah, pertanggungjawaban ini harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik itu APBN dan APBD," kata Iwan.
