Penilaian publik atas kondisi sosial dan keamanan nasional pun menurun, dari 57 persen yang menyatakan baik, menjadi 56 persen. Dari 21 persen yang menyatakan buruk, menjadi 31 persen.
Namun, Jokowi mendapatkan penilaian positif pada aspek penegakan hukum.
Terjadi kenaikan penjualan Baik dari responden, 36 persen (survei Oktober 2022) menjadi 47 persen pada survei kali ini.
Senada, penilaian Buruk pun menurun dari 53 persen menjadi 41 persen.
Baca Juga: KPU Matangkan Persiapan Banding Melawan Putusan PN Jakpus Terkait Permintaan Pemilu Ditunda
Kemudian, pada lembaga-lembaga penegakan hukum, penilaian terhadap institusi kepolisian menurun, dari 36 persen responden yang menyatakan Percaya, menjadi 28 persen.
Dari 41 persen yang menyatakan Tidak Percaya, menjadi 51 persen. Hal serupa terjadi pada Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu dari 42 persen yang menyatakan Percaya, menjadi 41 persen.
Dari 36 persen yang menyatakan Tidak Percaya, menjadi 37 persen.
Berbeda dengan lembaga Pengadilan. Terjadi kenaikan kepercayaan publik dari 42 persen hasil survei Oktober 2022, menjadi 44 persen hasil survei Maret ini.