Network
JURNAL MEDAN - Bawaslu meresmikan Tim Tanggap Insiden Siber (Computer Security Incident Response Team/CSIRT) pada Senin 13 Maret 2023.
Bawaslu CSIRT dibentuk sebagai upaya Bawaslu melakukan penyelidikan
komprehensif dan melindungi sistem dan data serta pemulihan atas insiden keamanan siber yang terjadi di Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
Anggota Bawaslu Puadi mengatakan, Bawaslu CSIRT bekerja dengan cara menerima, meninjau, dan menanggapi laporan dan aktivitas, potensi, insiden dan gangguan keamanan siber.
Baca Juga: Bawaslu-BSSN Bentuk CSIRT Guna Mendukung Keamanan Siber Pemilu 2024
"Bawaslu CSIRT bertujuan untuk melakukan penyelidikan komprehensif dan melindungi sistem atau data dan pemulihan atas insiden keamanan siber yang terjadi di Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, dan Kabupaten/Kota," kata Puadi di acara peresmian CSIRT, Senin, 13 Maret 2023.
Pada tahapan Pemilu 2024 Bawaslu berkomitmen menggunakan teknologi dalam pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa, agar dapat dilaksanakan sesuai prinsip transparan, efisien, dan efektif.
Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pengawasan
pemilu juga merupakan alat ukur dalam peningkatan kualitas pengawasan pemilu.
Namun dibalik beragam manfaatnya, pada sisi yang berbeda penggunaan TIK juga menimbulkan ancaman baru, yaitu serangan siber terhadap data dan sistem informasi yang digunakan.
Dampak dari serangan siber tersebut selain merusak sistem informasi dan mengganggu pelayanan publik, namun juga dapat menghilangkan data termasuk bocornya data pribadi, sehingga berpotensi menimbulkan kekacauan politik dan ketidakpercayaan masyarakat pada pelaksanaan dan hasil pemilu.
"Tidak ada sistem informasi yang sepenuhnya aman dari gangguan dan serangan," kata Puadi yang menjabat sebagai Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu RI.
Untuk itu diperlukan sejumlah langkah guna mencegah dan merespon gangguan atau serangan siber.
Dalam upaya pencegahan, Bawaslu berkolaborasi menggandeng sejumlah pihak yang dipandang memiliki perangkat, pengetahuan, dan pengalaman.
Baca Juga: Awas Coklit Ilegal, Joki Pantarlih Perlu Jadi Perhatian Bersama KPU Bawaslu
Kolaborasi dilakukan mulai dari sosialisasi dan pelatihan terkait kebersihan dan keamanan siber, baik kepada jajaran Bawaslu sendiri maupun berbagai pihak yang menggunakan jaringan dan internet Bawaslu.
Keberadaan Bawaslu CSIRT juga sejalan dengan upaya Bawaslu untuk mengakselerasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang merupakan program nasional sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 di seluruh jajaran Bawaslu.
"Bawaslu menyadari, komitmen mengaplikasikan Bawaslu CSIRT tidaklah mudah," ujar Puadi.
Sejumlah tantangan dan kendala menanti Bawaslu CSIRT, seperti minimnya sumber daya manusia (SDM) berkualifikasi TIK di Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Baca Juga: Bawaslu Segera Perbarui MoU dengan TNI-Polri Terkait Isu Netralitas di Pemilu 2024
Kemudian masih banyaknya sistem informasi di Bawaslu yang terbuka celah keamanannya, rendahnya pemahaman dan pengaplikasian kebersihan dan keamanan siber.
Bawaslu optimis, dengan kesungguhan dan dukungan berbagai pihak, bertahap dan terprogram, tantangan tersebut mulai teratasi satu persatu.
Untuk itu, Bawaslu menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh berbagai pihak utamanya Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Bawaslu CSIRT merupakan Tim CSIRT pertama yang mendapatkan registrasi dari BSSN di tahun 2023.
Peluncuran dan peresmian Bawaslu CSIRT ini dihadiri BSSN, KPU, DKPP, beberapa Kementerian/Lembaga yang diundang, Bawaslu Provinsi, para pegiat pemilu dan lembaga pemerhati keamanan siber, serta seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota yang hadir melalui daring.***
