JURNAL MEDAN - Rencana pemenuhan kebutuhan anggaran pertahanan dikabarkan akan dilakukan secara bertahap mulai tahun ini.
Anggota Komisi I DPR RI Syaifullah Tamliha menyebut, dana untuk pertahanan itu akan berasal dari pinjaman luar negeri sebesar US$125 miliar.
"US$125 miliar dolar itu tidak sekaligus. Tahun ini sudah ada $12 miliar dolar pada 2021, kalau enggak salah, 2022 ada tambahan sekitar $21 miliar dolar," kata Tamliha saat dihubungi wartawan, Minggu, 30 Mei 2021.
Baca Juga: Semakin Panas dan Seru, Elite Kader PDIP Vs Elite Kader Demokrat Ribut Soal Harun Masiku
Pembahasan anggaran ini menurut Tamliha akan disampaikan langsung oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di hadapan DPR, Senin 31 Mei 2021.
Politikus PPP ini mengatakan pembelian tersebut merupakan sebuah kebutuhan karena alutsista yang ada saat ini sudah tua dan merupakan peninggalan zaman Presiden kedua RI Soeharto.
"Pak Soeharto sudah lengser kurang lebih 23 tahun, pengadaan alutsista itu dibeli 1980-an. Jadi sudah tua begitu. Alangkah baiknya di zaman Presiden Jokowi ini beli alutsista baru karena anggaran yang kita sediakan itu terkuras di pemeliharaan alutsista," ujar Tamliha.
Ia berharap Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) yang akan dibeli nantinya tetap memberikan keseimbangan terhadap produk-produk baik dari Amerika bersama sekutunya maupun Rusia bersama sekutunya.
Baca Juga: Juara Liga Champions Bersama Chelsea, Emerson Palmieri Ucapkan Terima Kasih ke Italia
"Alutsista yang dibeli nantinya sesuai dengan kondisi demografis Indonesia," jelas Tamliha.
Kemhan RI sebelumnya menyatakan akan melakukan pembelian sejumlah Alpalhankam untuk memenuhi kebutuhan tiga matra TNI.
Rencana ini tertuang dalam dokumen rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Tentang Pemenuhan Kebutuhan Alpalhankam Kemhan dan TNI tahun 2020-2024.
Pemenuhan Alpalhankam itu ditaksir memerlukan pendanaan sekitar US$124,9 miliar atau setara Rp1,7 kuadriliun.
Perpres itu merupakan tindak lanjut rencana strategis khusus 2020-2024. Dalam dokumen itu disebutkan, untuk memenuhi kebutuhan pendanaan sebesar Rp1,7 kuadriliun, pemerintah melalui Kementerian Pertahanan akan mengajukan pinjaman ke luar negeri.
Rencananya, pengadaan alat-alat tersebut dijalankan hingga 2044 mendatang.
Kemhan tak menampik soal skema pinjaman yang dibahas dalam Rancangan Peraturan Presiden terkait Pemenuhan Kebutuhan Alpalhankam itu.
Dirjen Strahan Kemhan Mayjen TNI Rodon Pedrason, menyebut pembahasan skema utang itu memang ada, namun pihaknya memastikan pinjaman itu tak akan membebankan keuangan negara.
Baca Juga: Ramalan Cinta Zodiak Hari Ini, 30 Mei 2021: Leo Dapat Pujian Cinta Romantis
"Memang ada, tapi dipastikan tidak akan beban keuangan negara, sebab akan dicicil sesuai dengan alokasi budget per tahun," kata Rodon. ***