JURNAL MEDAN - Elite Partai Demokrat Irwan Fecho bersitegang Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Irwan menyindir nyali Hasto Kristiyanto untuk berani fokus pada perkara Harun Masiku lantaran nama Hasto beberapa kali dikaitkan dalam kasus Harun Masiku.
"Ketimbang cawe-cawe ngurusi partai lain, Mas Hasto lebih baik bantu Pemerintah dan KPK temukan Harun Masiku yang sudah 500 hari menghilang," kata Irwan Fecho yang juga anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Minggu, 30 Mei 2021.
Irwan terus menggesek Hasto dengan membuat panas lagi sindirannya. Ia kemudian membandingkan kasus tersangka korupsi yang menyeret nama Nazaruddin selaku mantan Bendahara Umum Partai Demokrat kala itu.
Baca Juga: Besok, Menhan Prabowo Subianto Paparkan Anggaran Pertahanan US$125 Miliar (dari Pinjaman)
"Semasa pemerintahan Presiden SBY dulu, hanya butuh 78 hari bagi KPK untuk membekuk Nazaruddin, partai yang berkuasa waktu itu. Masak sekarang sampai 500 hari, Harun Masiku belum ketemu? Kemauan politik partai yang berkuasa sangat krusial untuk menegakkan hukum dengan adil," sindir Irwan.
Sebelumnya penyidik KPK Harun al-Rasyid dalam siaran Mata Najwa mengakui Harun Masiku masih ada di Indonesia, tapi dirinya tidak bisa melaporkan karena sedang dibebastugaskan setelah dianggap tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK).
Harun Masiku merupakan tersangka kasus suap pergantian antar waktu (PAW) Anggota DPR RI tahun 2019.
Perkara tersebut juga ikut menjerat mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan yang menjadi terdakwa dalam kasus suap tersebut.
Baca Juga: Juara Liga Champions Bersama Chelsea, Emerson Palmieri Ucapkan Terima Kasih ke Italia
Sekjen PDIP Hasto Kristianto menegaskan partainya tidak akan bisa berkoalisi dengan Demokrat dan PKS karena berbeda ideologi.
Untuk Demokrat Hasto juga menambah alasannya dengan menyebut partai tersebut sebagai partai elektoral, sementara PDIP berideologi.
Sementara itu, pakar komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga mengatakan panasnya kubu politik tak terlepas dari manuver politik yang dilakukan Demokrat dan PKS.
Ia menyebut potensi koalisi Nasdem, Demokrat dan PKS menuju 2024 dengan capres Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang merupakan Ketua Umum Demokrat saat ini.
Baca Juga: Pegawai KPK Minta Jokowi Tunda Pelantikan Pengalihan Status Kepegawaian Hingga Polemik Berakhir
"Kalau tiga partai ini mengusung pasangan Anies-AHY, maka ambang batas presiden sudah terlampaui, yaitu 25,03 persen atau 163 kursi di DPR RI. Ini artinya, koalisi ini sudah cukup untuk mengusung pasangan Anies -AHY," jelas Jamiluddin Ritonga. ***