Semua Koalisi Capres Gamang, Apapun Bisa Terjadi, PKB Terus Gocek PKS Gabung Dengan Gerindra

10 November 2022, 00:48 WIB
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid di forum diskusi Fraksi PKB MPR di Jakarta, Rabu, 9 November 2022. /Arif Rahman/Jurnalmedan.com

JURNAL MEDAN - Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan semua koalisi pendukung capres saat ini berada dalam keadaan gamang.

Menurut dia, parpol koalisi harus mengambil keputusan sulit karena memilih Capres yang peluang menangnya sangat besar.

Namun PKB, kata dia, berpengalaman dalam koalisi Pilpres dan tahu apa yang harus dilakukan.

Baca Juga: PKB: Larangan Kampanye di Kampus Bikin Anak Muda dan Milenial Apatis, Buta Politik, Ini Pesan Untuk KPU

Termasuk PKB diantaranya menggoda PKS gabung koalisi PKB-Gerindra. Selain itu, semua parpol kini juga saling menggoda untuk memperkuat koalisi.

Setidaknya terdapat tiga koalisi parpol yang berniat mengusung Capres di Pilpres 2024. Selain PKB-Gerindra, ada koalisi NasDem, PKS, Demokrat.

Kemudian ada koalisi Golkar, PAN, dan PPP (KIB). Jazilul mengatakan kegamangan koalisi PKB-Gerindra juga dirasakan dua koalisi lainnya.

"Sepertinya terasa gamang. Dan kegamangan tidak hanya dilihat dari kubu itu (koalisi Anies Baswedan). KIB juga gamang. Oleh karenanya jangan sampai kita gamang," ujar Gus Jazil, sapaan akrab Jazillul Fawaid usai diskusi Fraksi PKB MPR di Jakarta, Rabu, 9 November 2022.

Baca Juga: Apakah Kampanye di Kampus Najis? Waketum PKB Beri Pencerahan Kenapa Tempat Pendidikan Jadi Ajang Adu Gagasan

Sejauh ini baru NasDem yang sudah mendeklarasikan secara resmi mendukung Anies Baswedan sebagai bakal Capres 2024.

Menurut Gus Jazil, koalisi PKB-Gerindra bisa saja akan melakukan hal serupa NasDem. Terlebih sudah ada kode keras dari Jokowi yang mendukung Prabowo Subianto.

Gus Jazil menangkap pesan yang diucapkan Jokowi di acara HUT Perindo awal pekan ini yang menyatakan, setelah dirinya menjabat sebagai presiden, maka selanjutnya giliran Prabowo.

Meski demikian, Gus Jazil belum bisa memberikan kapan secara pasti deklarasi PKB-Gerindra akan mengusung pasangan Capres dan Cawapres.

Baca Juga: KPU Ingatkan Syarat Dukungan Mendaftar Calon Anggota DPD RI, Termasuk Penggunaan Platform Digital Silon DPD

"Karena disampaikan langsung oleh Pak Jokowi, maka itu kode bagi kami untuk segera deklarasi," ujarnya.

Sebelumnya, pengamat politik Aljabar Strategic Arifki Chaniago menilai pernyataan Jokowi yang menyebut Prabowo Subianto memiliki jatah di Pemilu 2024 sebagai kode seorang King Maker.

Di acara HUT Perindo pada Senin 7 November 2022, Jokowi menyebut pemilihan presiden berikutnya adalah jatah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Arifki Chaniago memaknai pernyataan Jokowi dengan tiga hal. Pertama, pernyataan itu bisa menjadi ucapan terima kasih Jokowi kepada Prabowo.

Baca Juga: ASYIK, KPU Izinkan Kampanye Politik di Lingkungan Kampus, Pengamat: Regulasi dan Aturan Harus Jelas

Pasalnya, Prabowo berjasa mendukung Jokowi di Pilgub DKI Jakarta 2012 dan menang, kemudian Jokowi juga menang di Pilpres 2014 dan 2019 mengalahkan Prabowo.

Kedua, masuknya Prabowo ke pemerintahan Jokowi telah mengurangi dinamika politik di tingkat elite, sehingga memudahkan Jokowi melakukan stabilitas politik pascapilpres 2019.

Ketiga, Jokowi membuka ruang kompetisi antara capres dari KIB seperti Airlangga Hartarto maupun Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto.

"Capres dari KIB, Ganjar, dan Prabowo harus bersaing juga jika ingin dukungan Jokowi tidak terbagi," kata Arifki dalam keterangan, Selasa, 8 November 2022.

Baca Juga: Metode Kampanye yang Paling Tepat di Lingkungan Kampus Belum Ditemukan, Begini Jawaban KPU dan Bawaslu

Pujian Jokowi kepada Prabowo juga dilakukan kepada figur lainnya, seperti Airlangga Hartarto di dalam beberapa kegiatan Golkar.

Jokowi, kata dia, memberi ruang kepada setiap menterinya bertarung di Pilpres 2024 sekaligus menjadi angin segar bagi para menteri lainnya.

Jika ingin menjadi Capres, maka para menteri harus berpacu agar masuk ke dalam perbincangan Jokowi di berbagai forum.

Apalagi sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan para menteri yang maju sebagai Capres dan Cawapres 2024 wajib mendapatkan persetujuan presiden.***

Editor: Arif Rahman

Tags

Terkini

Terpopuler