Network
"Jadi, keterlibatan eksternal begitu terang benderang dalam KLB di Sibolangit. Alibi pemerintah tidak dapat mencampuri urusan internal Partai Demokrat menjadi tidak beralasan," jelasnya.
KLB ilegal ini juga menjadi catatan hitam bagi perkembangan partai politik di Indonesia karena siapa saja bisa melaksanakan KLB untuk menggusur ketum yang tidak disukai.
Menurut Jamiluddin, praktik seperti ini merusak tatanan demokrasi yang sudah dibangun dengan susah payah. Partai politik akan dengan mudah digoyang dengan alibi KLB dengan dukungan kekuasaan.
Pegiat demokrasi sudah pasti melihat KLB ilegal ini sebagai ancaman. Para petualang politik yang bersembunyi dibalik kekuasaan seharusnya dilawan agar KLB ilegal tak terulang lagi.
Baca Juga: Kudeta AHY Lewat KLB Deli Serdang, Jimly Asshiddiqie : Jokowi Segera Pecat Moeldoko
"[...] Masyarakat akan mem-persepsi keterlibatan Istana dalam mengantarkan Moeldoko menjadi ketum hasil KLB yang ilegal," ujarnya.
Sementara Menteri Hukum dan HAM juga harus taat aturan dengan melihat keabsahan KLM di Sibolangit berdasarkan UU Partai Politik dan AD/ART Partai Demokrat.
"Kepentingan politik harus ditanggalkan. Hanya dengan cara itu, pemerintah benar-benar netral dalam menilai hasil KLB ilegal tersebut," pungkasnya. ***
