Network
"Sebetulnya semua detail persyaratan, info dan seterusnya itu masuk ke dalam Sipol ya, ke dalam sistem ya. Tetapi kenapa masyarakat luas tidak bisa mendapatkan informasi yang lebih rinci," kata Hadar.
Ia kemudian mencontohkan saat KPU menetapkan 9 parpol lolos ke verifikasi faktual, sedangkan 6 parpol gagal di verifikasi administrasi tahap II.
"Kenapa tidak diinformasikan bahwa 6 parpol itu tidak memenuhi syarat di verifikasi administrasi, itu kenapa?Apakah karena mereka punya pengurus yang kurang di tingkat provinsi? Berapa banyak? di provinsi apa saja?," kata dia.
Hadar yang merupakan Anggota KPU RI 2012-2017 meminta KPU untuk segera menyiapkan proses yang lebih transparan sehingga tidak hanya parpol dan pengawas, tapi masyarakat luas juga bisa melihat.
Baca Juga: Kemendagri dan Kemenlu Setor 277 Juta Data Kependudukan ke KPU Untuk Petakan Dapil Pemilu 2024
"Ini dalam rangka meningkatkan kualitas Pemilu kita. Praktik selama ini, kalau banyak data yang bisa diketahui, maka bentuk-bentuk partisipasi yang bisa dilakukan akan lebih banyak dan itu akan berguna bagi penyelenggara pemilu tersendiri," ujarnya.
Di forum yang sama, Anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos menyebut Sipol merupakan ajang komunikasi antara parpol, KPU, dan Bawaslu.
Publik, termasuk Bawaslu dan pemantau bisa melihat dalam dashboard yang dimiliki KPU di infopemilu.kpu.go.id.
"Tapi yang dimaksud Pak Hadar mungkin lebih detail, pada siapa dan bagaimana, kami tentu juga terbatas pada perlindungan data pribadi, misalnya," kata Betty.
