Network
JURNAL MEDAN - Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari menjawab tudingan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih terkait intimidasi yang dilakukan KPU RI terhadap KPU daerah (KPUD).
Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih melakukan konsultasi ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyatakan eskalasi intimidasi terhadap KPUD meningkat.
Hasyim Asy'ari mengatakan tudingan itu tidak masuk akal karena jajaran KPU RI dan KPUD merupakan satu kesatuan utuh yang bertugas melayani masyarakat dan menyelenggarakan Pemilu 2024.
"Kita ini manusia biasa ya, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, kan teman-teman kita semua, saudara-saudara kita semua, menjadi bagian dari keluarga besar KPU," kata Hasyim Asy'ari usai silaturahmi dengan PP Muhammadiyah di Jakarta, Selasa, 3 Januari 2023.
Hasyim menilai tudingan tersebut tidak masuk akal dan berharap masyarakat berpikir logis menggunakan hati nurani dalam melihat tudingan tersebut.
"Jadi dari segi logis maupun hati nurani udah enggak masuk akal begitu. Kalau ada tuduhan, tudingan yang kayak begitu itu, kalau dalam pertanyaan saya kok terlalu mengada-ngada ya," ujarnya.
Terkait dugaan pembakaran mobil salah satu anggota KPUD di wilayah Kalimantan Tengah sebagaimana tudingan Koalisi Masyarakat Sipil, Hasyim pun memberikan jawaban.
"Kalau menurut saya begitu ya. Karena yang bersangkutan katanya mobilnya terbakar, konfirmasi ke kami," ujarnya.
Saat ini peristiwa pembakaran mobil tersebut masih diselidiki dan KPU juga telah mendapatkan laporannya, termasuk pemberitaan dari media.
"Itu terbakar, apa dibakar sendiri, kecelakaan? Mobil parkir di depan rumah. Sedang diselidiki," kata Hasyim.
Terstruktur dan Masif
Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih pada Senin 2 Januari 2023 mendatangi LPSK untuk melakukan konsultasi.
Dalam pertemuan itu Koalisi menyebut eskalasi intimidasi terhadap anggota KPUD semakin meningkat gara-gara pihaknya terus melakukan advokasi mengawal dugaan kecurangan verifikasi faktual parpol.
Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan praktik kecurangan yang dilakukan KPU RI ke KPUD terjadi secara berjenjang secara terstruktur dan masif.
"Terjadi hampir di setiap wilayah di Indonesia. Bukti-bukti sudah kami pegang," ujar Kurnia.
Namun saat ditanya intimidasi seperti apa yang diterima para anggota KPUD di daerah-daerah, Kurnia enggan menjelaskan karena terkait keamanan dan keselamatan.
"Atas dasar itu kami datang ke LPSK agar proses pengungkapan indikasi kecurangan verifikasi faktual parpol yang diduga keras dilakukan oleh jajaran petinggi KPU RI dapat berjalan dengan lancar," jelasnya.
Selain itu, Kurnia menyebut intimidasi juga bisa berlanjut ke ancaman secara fisik.
Namun lagi-lagi ia menolak menjelaskan intimidasi atau ancaman fisik seperti apa yang diterima anggota KPUD di daerah-daerah.
"Kami tidak ingin intimidasi ini berlanjut atau kepada orang lain, atau mungkin kepada keluarga mereka. Itu yang sangat kami jaga sehingga kami punya kewajiban datang ke LPSK," kata dia.
Kata LPSK
Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu mengatakan sejauh ini pihaknya baru menerima dan mendengar konsultasi dari Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih.
Saat ditanya jenis intimidasi yang diterima anggota KPUD di daerah-daerah, Edwin mengatakan baru mendapat satu cerita yakni anggota KPUD dari wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng).
Menurut dia, Koalisi Masyarakat Sipil menceritakan bahwa anggota KPUD di wilayah Kalteng tersebut mendapati kendaraannya berupa mobil terbakar.
Situasi itu kemudian ditafsirkan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih sebagai bentuk intimidasi dari KPU RI.
"Apakah terbakar karena masalah kendaraannya atau karena dibakar. Itu yang akan kami dalami terlebih dahulu," kata Edwin kepada wartawan di Gedung LPSK.
LPSK, kata dia, akan bersikap terbuka apabila ada saksi atau korban yang mengalami intimidasi hanya gara-gara mengkritisi proses verifikasi parpol.
"Dan itu menjadi masalah pidana, tentu LPSK terbuka untuk memprosesnya," tegas dia.
Ditanya lebih rinci intimidasi lain yang dilaporkan Koalisi Masyarakat Sipil, Erwin menuturkan diantaranya anggota KPUD mengalami tekanan akibat perbedaan pandangan dalam memutuskan verifkasi parpol.
Kemudian ancaman mutasi posisi dan jabatan. Namun untuk hal ini Edwin meminta agar keterangan lebih lanjut ditanyakan kepada Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih.
"Kalau intimidasi akibat perbedaan pandangan soal verifikasi mereka menyampaikan beberapa contoh di beberapa provinsi, tetapi yang kongkrit mengalami suatu peristiwa yang menjadi perhatian baru yang mobil terbakar," ujarnya.***
