Network
JURNAL MEDAN - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) siap menyukseskan penyelenggaraan Pemilu 2024 dan Pilkada serentak 2024.
Pernyataan ini ditegaskan Ketua umum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) usai menerima kunjungan silaturahmi pimpinan KPU RI pada Rabu 4 Januari 2023.
Gus Yahya menekankan bahwa satu-satunya kepentingan NU dalam dunia politik Indonesia adalah keselamatan bangsa dan negara.
"Kami setuju dan dukung Pemilu serentak ini untuk kurangi ketegangan (para) kompetitor dalam pemilu itu," kata Gus Yahya saat konferensi pers dengan pimpinan KPU RI di Gedung PBNU, Jakarta, Rabu 4 Januari 2023.
Gus Yahya mengingatkan bahwa kontestasi Pemilu tidak bisa dilihat dalam satu aspek karena sejatinya tidak ada pertarungan absolut dalam politik.
Bahwa ada konfigurasi yang saling bertukar yang terjadi di berbagai tingkat pemilu dan daerah berbeda.
"Karena di satu sisi mereka bisa berhadap-hadapan sebagai pihak yang berbeda, tapi di pemilu daerah mereka bisa bergabung dalam koalisi," ujar Gus Yahya.
Gus Yahya juga menekankan agar Pemilu 2024 berjalan lebih rileks, aman, damai, dan nyaman sehingga PBNU berkomitmen untuk memberikan sumbangan nyata dan konstruktif.
"Jadi kita harap pemilu ke depan lebih rileks, pemilu gak pakai baper-baperan, tak pakai halalkan darahnya orang. Jadi pemilu lebih rileks. Untuk cari jalan bagi masa depan lebih baik untuk semua orang," jelasnya.
Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mengatakan kunjungan ke PBNU merupakan rangkaian silaturahmi KPU RI kepada organisasi kemasyarakatan di Tanah Air.
Sehari sebelumnya KPU RI telah bersilaturahmi ke PP Muhammadiyah dan akan melanjutkan kunjungan ke Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Walubi, dan Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin).
NU, kata Hasyim, merupakan organisasi yang memiliki jemaah dan punya organisasi sampai di tingkat ranting atau desa dan kelurahan hingga jaringan di berbagai negara.
"Di situ juga ada pemilih kita, silaturahim, kerjasama, dan dukungan PBNU kepada KPU menjadi sesuatu yang strategis dalam rangka layanan kepada pemilih," kata Hasyim Asy'ari.
Selain itu, KPU RI juga menjelaskan kepada pimpinan PBNU bahwa agenda kepemiluan berdasarkan konstitusi, pasal 22 e ayat 1 ditentukan azas pemilu adalah Luber Jurdil dan dilaksanakan 5 tahun sekali.
"Sehingga agenda kepemiluan kita yang setiap 5 tahun sekali itu bagian dari agenda konstitusi kita," kata Hasyim.***
