Network
Ada juga politik transaksional yang sering kali melengkapi tantangan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada hingga berkembang ke tantangan politik identitas.
"Kemudian ada perekaman KTP elektronik belum maksimal di daerah-daerah tertentu [...] Situasi terburuk dan antisipasi, termasuk bencana alam, kondisi geografis, kondisi cuaca hingga konflik antar pendukung yang harus diantisipasi," jelas Afif.
Politik uang dan daftar pemilih tetap (DPT) turut menjadi tantangan di Pemilu dan Pilkada serentak 2024.
Lalu soal penetapan jumlah kursi Dapil, pencalonan presiden, DPR dan DPRD, hingga masa kampanye, masa tenang, pemungutan suara dan seterusnya.
"Konteksnya KPU sangat membutuhkan kerjasama, kolaborasi, dari organisasi kemasyarakatan dalam menyongsong Pemilu 2024," ujar Afif.
Diskusi yang digelar Kemendagri menghadirkan dua ormas raksasa di Indonesia yakni PBNU dan Muhammadiyah. Kemudian Bawaslu, Lemhanas dan Ditjen Polpum Kemendagri.
"Kalau ketua organisasi keagamaan yang besar seperti NU, Muhammadiyah, menyerukan masyarakat yang belum punya hak pilih silahkan dicek, ini InsyaAllah akan sangat dipatuhi oleh masyarakat atau jemaahnya, dan nilainya akan beda," kata Afif.
"Kalau yang meminta itu teman-teman penyelenggara Pemilu dan kami sadar betul itu, makanya kami minta tolong, paling tidak ke organisasi-organisasi keagamaan dan kemasyarakatan, semuanya, tidak hanya NU dan Muhammadiyah," jelasnya.***
