Network
Sama halnya untuk Honorer K2, Pemerintah Pusat diharapkannya bersikap cerdas menyikapi dan mengakomodir para tenaga honorer kategori dua (THK2) itu.
"Jadi desakannya, dalam tenggang waktu penundaan pendaftaran ini. KemenpanRB dan BKN harus segera melakukan koordinasi kepada seluruh Pemerintah Daerah, untuk penambahan quota formasi CPNS. Lalu khusus untuk PPPK, Komisi II DPR meminta memberikan perhatian khusus karena begitu banyaknya calon PPPK Non Guru dan Guru yang sudah mengantri cukup lama. Sementara untuk K2, kami juga mengharapakan agar Pemerintah Pusat memberikan kebijakan yang win-win solution untuk mengakomodir mereka," ujarnya.
Mafia CPNS
Junimart juga meminta Kemenpan-RB dan BKN, KASN agar selalu waspada dan mengantisipasi aksi “mafia” penerimaan CPNS, P3K dan Honorer K2 dengan cara membentuk panitia yang siap secara sumberdaya manusia dan sistem penerimaan yang transparan, dengan melibatkan instansi lain dan memanfaatkan tekhnologi IT yang online.
Sebelumnya, Kepala BKN Bima Haria Wibisana memastikan pendaftaran CPNS dan PPPK yang seharusnya dimulai Senin 31 Mei 2021 ditunda. Alasannya karena terkendala tahapan usulan revisi penetapan kebutuhan formasi yang hingga hari ini masih belum selesai dilakukan.
Baca Juga: BLT UMKM Rp1,2 Juta Sudah Cair: Segera Cek di banpresbpum.id dan eform.bri.co.id
Selain itu, hingga saat ini masih ada beberapa peraturan pengadaan CPNS, PPPK non-guru, dan PPPK guru tahun 2021 yang belum ditetapkan pemerintah sehingga pendaftarannya, dipastikan belum dibuka pada bulan ini.
"Untuk pendaftaran seleksi CPNS dan PPPK yang seharusnya dimulai pada Senin esok, terpaksa ditunda. Dan belum dapat dipastikan kapan pendaftaran akan dimulai. Karena sekarang masih tahapan usulan revisi penetapan kebutuhan formasi oleh beberapa instansi, makanya jadwal pelaksanaan akan diinformasikan lebih lanjut," kata Bima.***
