Network
JURNAL MEDAN - Anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos mengatakan sistem elektronik KPU dilakukan penetration test (Pentest) secara berkala hasil kolaborasi dengan BSSN dan Satgas Keamanan Cyber.
Sistem elektronik KPU yang dinilai sebagai infrastruktur kritis, diketahui menyimpan dan memproses berbagai data dan informasi sensitif rakyat Indonesia sehingga harus diamankan.
"Sudah (dilakukan pentest), secara berkala," kata Betty Epsilon Idroos kepada wartawan, Rabu, 19 Oktober 2022.
Terkait gangguan atau serangan dari luar, Betty mengatakan hal-hal seperti itu selalu ada namun sejauh ini kondisi sistem elektronik KPU masih kondusif.
"BSSN mengabarkan bahwa kondisi cyber KPU masih kondusif sejauh ini. Walaupun ada upaya gangguan dari luar, semuanya tertangani dan kondusif," kata Betty.
Sebelumnya, Kementerian Kominfo bersama penyelenggara pemilu KPU, Bawaslu, dan DKPP menggelar rapat koordinasi dengan pemerintah.
Rakor juga diikuti Kemendagri, Polri, BSSN, Kementerian PAN-RB hingga TNI dan BIN untuk mengambil langkah preventif sekaligus penanganan gelombang informasi di ruang siber.
Isu keamanan menjadi sangat krusial terhadap kepercayaan (trust) selama tahapan Pemilu 2024 berlangsung.
Menteri Kominfo Johnny G Plate mengatakan Pemilu 2024 memiliki tantangan besar karena berlangsung di tengah situasi global, penuh tantangan serta pemilihan yang bersifat kolosal.
"Secara khusus Pemilu ini kan berbasis dengan NIK, data pemilih dari Dukcapil yang diserahkan kepada KPU, maka kita minta juga dan bersepakat bersama-sama sistem elektronik yang ada di Dukcapil dan sistem elektronik yang ada di KPU secara khusus itu bisa dijaga dengan baik dari sisi cyber security," kata Johnny G Plate usai rapat koordinasi persiapan Pemilu 2024 di Kominfo, Jakarta, 18 Oktober 2022.
Pemerintah, kata dia, akan melakukan penetration test (Pentest) terhadap sistem elektronik Pemilu 2024 agar memiliki ketahanan.
"Termasuk melakukan penetration test untuk menguji kehandalan (sistem)-nya. Sehingga dia lebih punya daya tahan yang baik pada saat menghadapi pemilu," kata Johnny G Plate.
Sebagai informasi, di dalam prinsip keamanan cyber berlaku hukum tidak ada sistem yang aman atau sempurna 100 persen sehingga terhindar dari serangan atau peretasan.
Tidak hanya lembaga pemerintahan, beberapa perusahaan raksasa yang menyimpan data dan informasi sensitif pasti tidak akan pernah luput dari serangan atau gangguan.
Pakar IT Vaksincom Alfons Tanujaya mengatakan pengelola data atau sistem wajib membuat sistem terbaik dan dijalankan oleh orang-orang (SDM) berkompeten.
Dengan demikian, setiap risiko keamanan yang muncul bisa segera ditangani atau dilakukan tindakan preventif.
"Dalam kasus kebocoran data yang paling dirugikan masyarakat yang datanya bocor. Kalau lembaga pengelola data, mungkin reputasinya jadi turun. Tetapi pemilik data bisa menjadi korban eksploitasi dari data yang bocor," kata Alfons Tanujaya.***
