Sementara proses pemberkasan pelimpahan perkara ke persidangan, sebanyak 4 pengaduan.
Sejak dilantik pada 7 September 2022, pimpinan DKPP periode 2022-2027 telah menangani setidaknya 89 aduan hingga 30 Desember 2022.
"Artinya, kurang lebih 71,5 persen aduan selama 2022 diterima pada empat bulan pertama pimpinan DKPP 2022-2027 bekerja," kata Ketua DKPP Heddy Lugito.
Dari 89 pengaduan tersebut, jenis dugaan pelanggaran yang diadukan dapat dikategorikan terkait:
1. Tidak profesional, mandiri dan adil dalam merekrut Panwas Kecamatan, sebanyak 38 aduan
2. Tidak profesional, mandiri, dan adil dalam merekrut PPK, sebanyak 30 pengaduan.
3. Tidak profesional bekerja dan curang pada tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik, sebanyak 5 pengaduan
4. Menerima gaji double (APBN dan/atau APBD), sebanyak 3 aduan
5. Rangkap jabatan, sebanyak 2 pengaduan