Network
JURNAL MEDAN - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Staf Pegawai Non Pegawai Negeri (PPNPN) Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, Fredikus Famalua Sarumaha.
Fredikus berstatus sebagai Teradu III dalam perkara nomor 14-PKE-DKPP/III/2022 yang diadukan oleh Suaizisiwa Duha.
DKPP menilai Fredikus terbukti tidak profesional serta mencederai kredibilitas dan kehormatan lembaga Bawaslu Kabupaten Nias Selatan atas beberapa pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.
Baca Juga: Empat Penyelenggara Pemilu Sumut Disidang DKPP Terkait Netralitas dan Integritas
Pertama, Fredikus yang merupakan adik kandung Anggota Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, Pilipus Famazokhi Saramuha (berstatus sebagai Teradu I dalam perkara ini), pernah mengadukan Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, Harapan Bawaulu kepada DKPP dengan perkara nomor 137-PKE-DKPP/V/2021.
Selain itu, ia juga pernah mengadukan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan dengan perkara nomor 148-PKE-DKPP/V/2021.
Dalam sidang pemeriksaan yang diadakan pada 28 Maret 2022, terungkap bahwa Fredikus melampirkan alat bukti yang merupakan rahasia milik Bawaslu Kabupaten Nias Selatan untuk pengaduan dua perkara tersebut.
"DKPP berpendapat tindakan Teradu III menggunakan dokumen yang bersifat rahasia tanpa menempuh prosedur PPID Bawaslu Kabupaten Nias Selatan tidak dibenarkan menurut hukum dan etika penyelenggara pemilu,” kata Anggota Majelis, Dr. Ida Budhiati saat membacakan pertimbangan putusan, Rabu, 13 April 2022.
Selain itu, Fredikus juga terbukti terlibat perselisihan dan pertengkaran dengan aparat Satlantas Polres Nias Selatan saat masih mengenakan seragam kantor pada 11 Maret 2020.
Akibat kejadian ini, aparat tersebut mengalami luka-luka dan melapor ke Polres Kabupaten Nias Selatan sehingga Fredikus sempat menjadi tahanan kepolisian.
Meskipun telah berdamai, DKPP berpendapat tindakan Fredikus tidak dibenarkan menurut hukum dan etika penyelenggara pemilu.
Menurut Ida Budhiati, Fredikus seharusnya memiliki kepekaan etis untuk menghindarkan diri dari tindak kekerasan.
"Teradu III seharusnya lebih berhati-hati dalam bersikap di ruang publik demi menjaga integritas, profesionalitas, maupun kredibilitas lembaga Penyelenggara Pemilu," ujar Ida.
Tiga Putusan Lainnya
Selain Fredikus, terdapat tiga Teradu lain dalam perkara ini, yaitu dua Anggota Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, Pilipus Famazokhi Sarumaha (Teradu I) dan Alimawati Hulu (Teradu II), serta Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Syafrida (Teradu IV).
DKPP memberikan sanksi Peringatan Keras kepada Pilipus dan Alimawati karena terbukti tidak profesional saat memberikan sanksi Peringatan Tertulis kepada KPU Kabupaten Nias Selatan.
Dalam sidang pemeriksaan, terungkap bahwa Pilipus dan Alimawati memberikan sanksi Peringatan Tertulis kepada KPU Kabupaten Nias Selatan sebanyak dua kali karena menganggap KPU Kabupaten Nias Selatan tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Selatan untuk mendiskualifikasi Paslon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Nomor Urut 1 Hilarius Duha – Firman Giawa.
Hal ini sendiri telah diperiksa oleh DKPP dalam perkara nomor 44-PKE-DKPP/I/2021 dan 46-PKE-DKPP/I/2021.
Dalam putusan kedua perkara itu, DKPP merehabilitasi nama baik Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan.
DKPP juga berpendapat bahwa KPU Kabupaten Nias Selatan telah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu tersebut.
"Berdasarkan fakta tersebut, tindakan Teradu I dan Teradu II memberikan Sanksi Peringatan Tertulis tidak dibenarkan menurut hukum dan etika penyelenggara pemilu," kata Ida.
Baca Juga: Misteri One Piece Film Red: Terungkap Uta Adalah Anak dari Makino dan Akagami Shanks
Sementara itu, Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Syafrida, yang berstatus sebagai Teradu IV direhabilitasi nama baiknya karena tidak terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu. ***
