Network
JURNAL MEDAN - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyayangkan putusan PN Jakpus yang memerintahkan pemilu ditunda.
Doli mengatakan keputusan PN Jakpus yang meminta pemilu ditunda melampui kewenangannya karena Pemilu diatur dalam UUD yang menyatakan pemilu adalah siklus 5 tahun sekali.
"Jadi, abis dari 2019 ya 2024. Nah, terus kalau pun kita mau menunda pemilu, ya, atau yang dipersoalkan itu UU-nya. Nah, kalau mau mempersoalkan UU, itu ranahnya MK. Bukan ranah PN," kata Ahmad Doli Kurnia kepada wartawan, Kamis, 2 Maret 2023.
Baca Juga: Partai Prima Menang Gugatan, PN Jakpus Perintahkan Pemilu Ditunda, KPU Tolak dan Tegaskan Banding
Doli kemudian menjelaskan penyebab munculnya putusan Pemilu ditunda yang menurut dia diawali Partai Prima mengajukan gugatan terhadap keputusan KPU.
"Kenapa keputusan KPU yang digugat, putusan akhirnya tiba-tiba penundaan Pemilu yang mau membatalkan UU," kata dia.
Doli juga menegaskan bahwa putusan PN Jakpus tentang Pemilu ditunda tidak mengikat sehingga penyelenggaraan Pemilu 2024 akan jalan terus.
"Jadi, menurut saya, pemilu jalan terus, karena ranahnya berbeda," ujar dia.
Baca Juga: Agnes Pacar Mario Dandy Ditetapkan Sebagai Pelaku Kejahatan, Kasus Kekerasan Pada David
Terpenting menurut Doli adalah payung hukum Pemilu 2024 tidak berubah yakni UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.
Apalagi sekarang semua peserta Pemilu sudah melakukan persiapan-persiapan di tengah tahapan yang terus bergulir.
"Tahapan sudah jalan, ya, kan, semua elemen dalam pemilu sudah bekerja, jadi jalan saja," tegas dia.
Dalam waktu dekat Komisi II berencana memanggil KPU. Pasalnya, KPU sudah menyatakan akan banding terkait putusan PN Jakpus yang memenangkan gugatan Partai Prima.
Baca Juga: Awas Coklit Ilegal, Joki Pantarlih Perlu Jadi Perhatian Bersama KPU Bawaslu
"Ya, kami akan panggil KPU karena mereka mau banding, cuma bandingnya harus tepat. Nanti, makanya, kami akan memanggil KPU sebagai penyelenggara pemilu untuk memastikan persiapan jalan terus," pungkasnya.***
