JURNAL MEDAN - Anggota KPU RI Mochammad Afifuddin memaparkan sejumlah tantangan yang akan dihadapi bersama menjelang Pemilu dan Pilkada serentak 2024.
Afif, sapaan akrabnya, mengingatkan masyarakat bahwa Pemilu dan Pilkada serentak 2024 adalah konflik yang di-manage atau dikelola.
Pengelola konflik adalah penyelenggara Pemilu yang menyusun aturan main, tetapi output dari konflik itu sendiri adalah berlanjutnya kepemimpinan bangsa dan negara.
Konflik di dalam Pemilu bukan berarti negatif atau buruk namun bagaimana perlombaan atau kontestasi Pemilu dan Pilkada berjalan sesuai dengan persaingan sehat.
"Tapi namanya perlombaan pasti ada 'konflik' dalam arti persaingan," kata Mochammad Afifuddin dalam diskusi yang digelar Kemendagri, Rabu, 25 Januari 2023.
Dalam prosesnya, tidak ada Pemilu yang 100 persen berjalan sempurna. Ini juga terjadi di negara-negara lain penganut demokrasi.
Seluruh masyarakat wajib menyadari bahwa Pemilu sebagai kepentingan bersama yang diiringi kompetisi, tetapi hasilnya demi kepentingan bersama.
Maka Pemilu disebut sebagai sarana integrasi bangsa dan sebisa mungkin diminimalisir konflik yang memecah belah persatuan bangsa.
"Pada akhirnya kemudian kita bertahap munculnya pemimpin bangsa melalui Pemilu dengan legitimasi yang tinggi," ujarnya.
Adapun sejumlah tantangan yang dihadapi KPU dan stakeholder kepemiluan diantaranya sistem pendingin 'cooling system' yang harus dibuat karena pemilu melibatkan konflik.
Di satu sisi terdapat konflik dan persaingan antar peserta Pemilu, di sisi lain juga terdapat koalisi antar peserta maupun calon anggota wakil rakyat itu sendiri.
Baca Juga: Ini Deretan Modus Pelanggaran Dana Kampanye di Pemilu, KPU dan PPATK Siapkan Langkah Pencegahan
"Jadi harapan kita itu ada cooling system yang otomatis karena elemen parpol atau siap-siap akan menghadapi Pilkada di situasi yang tidak terlalu lama usai Pemilu 2024," ujarnya.
Kemudian penegakan hukum Pemilu, sengketa proses dan seterusnya hingga penetapan hasil di Mahmakah Konstitusi (MK).
KPU dan stakeholder kepemiluan juga menghadapi tantangan soal keterbukaan informasi, di mana KPU akan mendorong transparansi dan akuntabilitas.
Berikutnya tantangan di persoalan logistik saat KPU melakukan distribusi, kecepatan pengadaan, pengiriman, dan seterusnya.
Baca Juga: KPU Petakan TPS Lokasi Khusus Melibatkan 7 Kementerian, Datanya Terus Bergerak
Ada juga politik transaksional yang sering kali melengkapi tantangan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada hingga berkembang ke tantangan politik identitas.
"Kemudian ada perekaman KTP elektronik belum maksimal di daerah-daerah tertentu [...] Situasi terburuk dan antisipasi, termasuk bencana alam, kondisi geografis, kondisi cuaca hingga konflik antar pendukung yang harus diantisipasi," jelas Afif.
Politik uang dan daftar pemilih tetap (DPT) turut menjadi tantangan di Pemilu dan Pilkada serentak 2024.
Lalu soal penetapan jumlah kursi Dapil, pencalonan presiden, DPR dan DPRD, hingga masa kampanye, masa tenang, pemungutan suara dan seterusnya.
"Konteksnya KPU sangat membutuhkan kerjasama, kolaborasi, dari organisasi kemasyarakatan dalam menyongsong Pemilu 2024," ujar Afif.
Diskusi yang digelar Kemendagri menghadirkan dua ormas raksasa di Indonesia yakni PBNU dan Muhammadiyah. Kemudian Bawaslu, Lemhanas dan Ditjen Polpum Kemendagri.
"Kalau ketua organisasi keagamaan yang besar seperti NU, Muhammadiyah, menyerukan masyarakat yang belum punya hak pilih silahkan dicek, ini InsyaAllah akan sangat dipatuhi oleh masyarakat atau jemaahnya, dan nilainya akan beda," kata Afif.
"Kalau yang meminta itu teman-teman penyelenggara Pemilu dan kami sadar betul itu, makanya kami minta tolong, paling tidak ke organisasi-organisasi keagamaan dan kemasyarakatan, semuanya, tidak hanya NU dan Muhammadiyah," jelasnya.***